Pemilu 2019

Terbukti Melanggar, 1 Caleg Golkar Palopo Divonis Tiga Bulan Penjara

Caleg Golkar Dapil 3 Kota Palopo Irfan Nawir divonis tiga bulan kurungan penjara dan denda Rp 1 juta.

Terbukti Melanggar, 1 Caleg Golkar Palopo Divonis Tiga Bulan Penjara
Humas Polres Palopo
Caleg Golkar Dapil 3 Kota Palopo Irfan Nawir divonis tiga bulan kurungan penjara dan denda Rp 1 juta. 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Caleg Golkar Dapil 3 Kota Palopo Irfan Nawir divonis tiga bulan kurungan penjara dan denda Rp 1 juta.

Itu setelah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Erwino M dalam sidang pelanggaran pemilu sejak beberapa waktu lalu.

Erwino M didampingi hakim anggota Raden Nurhayati dan Mahir Zikkir membacakan, Muh Irfan Nawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan kampanye pemilu melalui iklan media massa elektronik diluar jadwal yang telah ditetapkan.

Baca: Tekan Angka Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Ini yang Dilakukan Dinas P3A Jeneponto

Baca: Dikeluhkan, Lubang Jalan di Lau Maros Ditambal

Baca: 37 Ketos Ikuti Seleksi Tulis Esai dan Wawancara di Unhas

Vonis tiga tahun Irfan Nawir tidak dijalankan dengan catatan harus membayar denda Rp 1 juta. Namun ketika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan masa kurungan

Hakim juga membacakan, pidana tersebut tidak dijalankan oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama enam bulan terakhir.

Hakim menetapkan barang bukti berupa hasil screenshot yang memuat gambar Caleg nomor 7 Golkar ini yang termuat dimedia online. Sehingga membebankan terdakwa membayar biaya perkara Rp 5 ribu.

Ketua Bawaslu Palopo Asbudi Dwi Saputra menjelaskan, beberapa waktu lalu setelah melalui proses penyelidikan dan investigasi, kesimpulan sidang di Bawaslu, memutuskan saudara Irfan Nawir terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

"Yang dilanggar Pasal 24 ayat 2 Jo 23 ayat 1 huruf F PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan PKPU no 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU no 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu 2019. Pelanggaran kampanye diluar jadwal menggunakan media massa," katanya.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Palopo Divisi Pengawasan, Ahmad Ali mengatakan, hakim memberikan waktu untuk banding ke Pengadilan Tinggi selama tiga hari sejak putusan dibacakan kemarin.

"Masih bisa banding ke Pengadilan Tinggi jadi bisa digunakan," tuturnya, Selasa (26/2/2019).

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Caleg Golkar Palopo, Irfan Nawir.

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, @hamdansoeharto_

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

A

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved