Dinilai Jorok dan Melanggar, Lapak PKL di Majene Digusur

Pemkab Majene akan menertibkan seluruh lapak, kios dan bangunan yang menutupi trotoar sepanjang jalan trans Sulawesi di pusat perkotaan Majene.

Dinilai Jorok dan Melanggar, Lapak PKL di Majene Digusur
Polres Majene
Penggusuran lapak pedagang di sepanjang jalan trans Sulawesi di pusat perkotaan Majene, Selasa (26/2/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE -- Pemkab Majene Sulbar akan menertibkan seluruh lapak, kios dan bangunan yang menutupi trotoar sepanjang jalan trans Sulawesi di pusat perkotaan Majene.

Penertiban dilakukan oleh tim gabungan, Dishub, Satpol PP dan Polres Majene. Termasuk Bapenda, Dinas PMPTSP, Final Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Disperidagkop serta Disperkimtan.

Tim gabungan mulai menggusur bangunan dan lapak pedagang Kaki lima (PKL) sejak Senin, 25 Februari.

Baca: Tekan Angka Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Ini yang Dilakukan Dinas P3A Jeneponto

Baca: Dikeluhkan, Lubang Jalan di Lau Maros Ditambal

Baca: 37 Ketos Ikuti Seleksi Tulis Esai dan Wawancara di Unhas

Kepala Dinas Pehubungan Majene, Mithhar Thala Ali menjelaskan, pembersihan trotoar dan bahu jalan akan dilakukan hingga dua pekan.

"Sekarang kita ini ingin menata kota dengan membersihkan itu bangunan atau apa apa saja yang ada diatasnya selokan dan trotoar yang tidak sesuai dengan peruntukannya," ungkap Mithhar, Selasa (26/2/2019).

Kata Mithhar, pembersihan dimulai dari arah jembatan Sungai Saleppa menuju Lutang di Kecamatan Banggae Timur. Pekan kedua, pembersihan dilanjutkan dari Jembatan Sungai Saleppa menuju Kelurahan Rangas di Kecamatan Banggae.

Dijelaskan, pembersihan itu dilakukan lantaran bangunan dan lapak menyebabkan penampakan kota terlihat jorok. Serta menganggu keindahan dan kenyamanan pejalan kaki.

Selain itu, lapak dan bangunan yang menyerobot trotoar dan bahu jalan dinilai melanggar. Sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

"Itu sangat-sangat tidak bagus kelihatan, jorok banget dan itu sudah melanggar aturan yang ada, termasuk UU Lalu Lintas," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) itu mengatakan, sebelum penertiban, telah digelar pertemuan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah. Seluruhnya sepakat untuk menata kota dengan membersihkan trotoar dan bahu jalan.

Halaman
12
Penulis: edyatma jawi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved