Bupati Luwu Basmin Mattayang Anulir Pelantikan Andi Mudzakkar

Bupati Luwu, Basmin Mattayang menganulir atau menganggap tidak sah pelantikan yang dilakukan mantan Bupati Luwu, Andi Mudzakkar.

Bupati Luwu Basmin Mattayang Anulir Pelantikan Andi Mudzakkar
Humas Pemkab Luwu
Bupati Luwu, Basmin Mattayang, saat memimpin upacara bendera di Lapangan Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kecamatan Belopa, Senin (25/2/2019). 

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Bupati Luwu, Basmin Mattayang menganulir atau menganggap tidak sah pelantikan yang dilakukan mantan Bupati Luwu, Andi Mudzakkar.

Hal tersebut diutarakan Basmin Mattayang dihadapan ratusan pegawai Pemerintah Kabupaten Luwu, saat upacara bendera di Lapangan Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu, Kecamatan Belopa, Senin (25/2/2019).

Basmin menganulir pelantikan tersebut dengan membacakan langsung surat Kementerian Dalam Negeri RI nomor 800/10009/OTDA per tanggal 26 Desember 2018, di hadapan pegawai.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Toraja Utara Beri Santunan Kematian Tenaga Honorer

Baca: Dikeluhkan, Lubang Jalan di Maccopa Maros Sudah Ditambal

Baca: Unjukrasa depan Unismuh Makassar, SMI Sebut Cebong dan Kampret Gaya Politik Borjuasi

Dimana, surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan perihal tanggapan terhadap usul persetujuan pengisian dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Luwu.

Berkenaan dengan surat saudara, nomor 800/5823/BKD tanggal 26 oktober 2018. Perihal usul persetujuan pengisian dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Luwu.

Dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam ketentuan pasal 71 ayat (2), UU nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU, menegaskan bahwa 'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

2. Berpedoman kepada ketentuan tersebut dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemkab Luwu, maka usulan Bupati Luwu untuk melakukan pengisian dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Luwu, belum dapat disetujui sampai dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, untuk sementara dapat ditunjuk pelaksana tugas.

3. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan saudara Gubernur Sulsel sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hal ini kepada Bupati Luwu.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Atas nama Menteri Dalam Negeri Direktut Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono.

Halaman
12
Penulis: Desy Arsyad
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved