Perekrutan P3K Maros Diprotes, Muh Arsyad Temui BKN Sulsel
Perekrutan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Maros, dinilai tidak transparan.
Penulis: Ansar | Editor: Nurul Adha Islamiah
lihat foto
TRIBUN MAROS.COM, TURIKALE - Anggota Komisi I DPRD Maros, Muh Arsyad menindaklanjuti aksi protes hononer eks Kategori 2, terkait perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, Minggu (24/2/2019).
Perekrutan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Maros, dinilai tidak transparan.
Pasalnya, saat perekrutan beberapa waktu lalu, BKPPD tidak melakukan pengumuman. Hal itu membuat pegawai yang sudah lama menunggu, tidak bisa mendaftar.
Baca: Perekrutan P3K Maros Bikin Pegawai Menangis, Komisi I Curiga Ada Permainan
Baca: Rawan Kena Tipu, Sekda Maros Imbau Peserta P3K Tidak Percaya Calo
Dari sejumlah pegawai, hanya 128 orang yang mendaftar. Sisanya, hanya bisa protes dan menangis di kantor DPRD.
Arsyad mengaku telah mendatangi pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Provinsi Sulsel, untuk berkonsultasi.
Namun, pihak BKN malah mengaku, belum pernah mendapatkan laporan dari Pemerintah Kabupaten atau Kota, yang melakukan perekrutan P3K.
"Saya sudah datang ke BKN Provinsi, untuk konsultasikan hal itu. Tapi katanya, BKN belum pernah mendapat informasi dari Kabupaten dan Kota," kata Arsyad.
Arsyad juga sudah berkoordinasi dengan Kepala BKPPD Maros, Agustam. Agustam menyampaikan, penerimaan P3K akan dilakukan secara bertahap.
"Tapi apakah ada jaminan. Jika memang begitu, harusnya ada kualifikasi yang berdasarkan kebutuhan dan masa mengabdi. Tapi kok, malah siapa yang dekat dia yang dapat," ujarnya.
Ketua PDIP Maros tersebut, menegaskan, jika penerimaan P3K tidak bisa mengakomodir semua honorer, maka lebih baik ditiadakan. Penerimaan sangat diskriminatif.
Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendaftar. P3K hanya menyakiti sejumlah pegawai yang sudah menunggu. Namun saat tiba pendaftaran, tapi tidak ada pengumunan.
BKPPD hanya menyakiti sejumlah pegawai. Padahal sebagian besar dari mereka, sudah mempersiapkan diri. Namun akhirnya, hanya kecewa.
Selain itu, Bupati Maros, Hatta Rahman, juga sudah pernah mengungkapkan, jika hal itu terkendala pada anggaran. Namun perekrutan tetap dilakukan.
"Kalau diskriminatif, lebih baik tidak usah. Mereka punya hak yang sama. Tidak boleh kita beda-bedakan. Apalagi kalau hanya ada unsur kedekatan atau Politik," kata Arsyad.
Perekrutan P3K di Maros sempat menuai masalah. Pasalnya, sejumlah honorer menulai Pemkab Maros tidak transparan saat membua pendaftaran.
