Mengintip Cara Kerja dan Bayaran Para Buzzer Hoaks Pilpres, Hingga Sosok Penyewa, Ada Ketua DPP Juga

Mengintip Cara Kerja dan Bayaran Para Buzzer Hoaks Pilpres, Hingga Sosok Penyewa, Ada Ketua DPP Juga

Mengintip Cara Kerja dan Bayaran Para Buzzer Hoaks Pilpres, Hingga Sosok Penyewa, Ada Ketua DPP Juga
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Mengintip Cara Kerja dan Bayaran Para Buzzer Hoaks Pilpres, Hingga Sosok Penyewa, Ada Ketua DPP Juga 

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden akan diselenggarakan serentak dua bulan lagi, 17 April mendatang.

Semakin mendekati waktunya, atmosfer politik nasional kian panas.

Buzzer media sosial yang marak kerap dianggap sebagai penyebar berita bohong (hoaks) atau berita palsu (fake news), turut meningkatkan polemik di dunia maya.

Tahukah anda sebagian buzzer dibayar mencapai ratusan juta rupiah?

"Dapat uang masing-masing Rp 100 juta minimal untuk bos-bosnya. Bisa lebih. Mereka proyekan sampai pilpres selesai," ungkap Andi, seorang buzzer profesional yang mendapat order pada pilpres 2019 saat ditemui Tribun Network di kawasan Bekasi, Jawa Barat, pertengahan Februari 2019.

Baca: Ini Sosok CEO 4 Unicorn di Indonesia, Istilah yang Buat Prabowo Subianto Bingung di Debat Pilpres

Para buzzer akan mengelola akun media sosial, lalu membuat konten serta menyebar melalui akun-akun tersebut.

Kata kunci dan hal terpenting bagi buzzer adalah menjalankan tugas sesuai order lalu melaporkan kepada pemesan.

Jumlah akun dan seberapa luas sebaran informasi tidak sedemikian perlu.

Bahkan berita bohong atau benar, bukan persoalan.

"Hoaks atau tidak, mereka tidak peduli, yang penting sudah kerja," ujar Andi.

Halaman
1234
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved