Kemenpan RB Kumpulkan Gubernur dan Bupati Wilayah Timur Indonesia di Makassar

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.

Kemenpan RB Kumpulkan Gubernur dan Bupati Wilayah Timur Indonesia di Makassar
saldy/tribuntimur.com
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyelenggarakan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I Tahun 2018, Selasa (19/2/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyelenggarakan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I Tahun 2018, Selasa (19/2/2019)

Kegiatan yang berlangsung di Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma, Kota Makassar ini dihadiri Menpan RB, Komjen Pol Purn Syafruddin, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Baca: Terungkap di Pengadilan Oknum Dosen Rayu Mahasiswi Layani Nafsu Janji Nilai A, Inilah Akibatnya Kini

Baca: Jokowi Sebut Tak Ada Kebakaran dalam 3 Tahun Terakhir, Ternyata 100 Hektar Lahan Terbakar di Riau

Dari rilis yang diterima tribun-timur.com, tujuan kegiatan ini dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peserta kegiatan ini adalah Pemda yang masuk dalam Wilayah III, meliputi pemerintah provinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, dan 162 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah ke-12 provinsi tersebut.

Baca: Sampah Busuk Menumpuk di Poros Kariango, DLH Harap Kades Melapor

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB Mudzakir mengatakan, selain memberikan Rapor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB juga akan memberikan apresiasi terhadap pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.

"Indikatornya, pemda telah mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Baca: Segini Jumlah DPTb Masuk dan Keluar di Kabupaten Wajo

Pelaksanaan SAKIP diamanatkan melalui Undang-Undang No. 47/2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden No.29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian PANRB terus mendorong implementasi SAKIP agar setiap Instansi Pemerintah mampu menerapkan manajemen berbasis kinerja secara tepat.

Baca: Bocoran Harga & Spesifikasi Xiaomi Mi 9 dan Samsung Galaxy S10, Diluncurkan Bersamaan 20 Februari

LHE AKIP yang diberikan oleh Kementerian PANRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan pada tahun ini guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di setiap Instansi Pemerintah.

Evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB juga bukanlah evaluasi terhadap dokumen Laporan Kinerja, melainkan evaluasi tehadap seluruh sistem yang berjalan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menyerahkan Rapor SAKIP bagi pemda di dua wilayah I di Bandung, dan wilayah II di Banjarmasin.(*)

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved