Masyarakat Mulai Tak Percaya Musrenbang, Wabup Bulukumba Jelaskan Hal Ini

Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto, berharap, masyarakat tidak pesimistis terhadap kegiatan Musrenbang.

Masyarakat Mulai Tak Percaya Musrenbang, Wabup Bulukumba Jelaskan Hal Ini
Humas Pemkab Bulukumba
Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, saat menghadiri Musrenbang tingkat kecamatan di Aula Kantor Camat Rilau Ale, Selasa (12/2/2019). 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan, setiap tahunnya menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengusulkan aspirasi masyarakat agar dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.

Namun faktanya, beberapa program kegiatan tersebut sudah diusulkan bertahun-tahun, namun belum terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar dalam pelaksanaannya.

Baca: Bos Tekstil Asal Kabupaten Bandung Dimutilasi di Malaysia, Simak 6 Faktanya!

Baca: Loncat-loncat di Kantor Staf Presiden, Ngabalin: Orang Bilang Saya Stroke, Makan Ente Punya Stroke!

Baca: WASPADA Google Translate Bisa Jadi Kedok Hacker Curi Data, Gini Cara Kerjanya

Sehingga banyak diantara warga atau tokoh masyarakat yang sudah kecewa dengan mekanisme perencanaan seperti itu.

Menyadari hal tersebut, Wakil Bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto, berharap, masyarakat tidak pesimistis terhadap kegiatan Musrenbang.

Pasalnya, Musrenbang merupakan satu-satunya cara atau sistem yang diakui dalam mengakomodasi usulan kepentingan masyarakat.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

“Saya ingin sampaikan bahwa ini satu-satunya jalan untuk memastikan aspirasi masyarakat untuk tetap terdokumentasi dalam perencanaan pembangunan. Namun karena kondisi kapasitas fiskal pemerintah terbatas, pada akhirnya menuntut pemerintah dan DPRD harus menentukan skala prioritas," ujar Tomy, dalam rilisnya, Selasa (12/2/2019).

Tomy memberikan contoh, yakni jalan kabupaten yang memiliki panjang sekitar 1.200 kilometer, dan menurut data terakhir, ada sekitar 600 kilometer rusak berat dan harus diperbaiki.

Jika anggaran jalan laston sebesar Rp 1,4 miliar perkilometernya, jelas Tomy, maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp 900 miliar untuk menyelesaikannya.

Halaman
12
Penulis: Firki Arisandi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved