Jokowi di Rakernas PHRI: Sikapi Harga Tiket Pesawat Mahal dan Cabut Larangan Instansi Rapat di Hotel
Dalam sambutannya, Jokowi memberi angin segar bagi pelaku industri hotel Tanah Air.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Aqsa Riyandi Pananrang
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden RI Joko Widodo menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI di Puri Agung Convention, Grand Sahid Jaya Hotel Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2019).
Dalam sambutannya, Jokowi memberi angin segar bagi pelaku industri hotel Tanah Air.
Salah satunya, dia menegaskan bahwa larangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melarang instansi pemerintah menggelar rapat di hotel tidak akan ditindaklanjuti.
Selain itu, Jokowi akan menyikapi mahalnya harga tiket pesawat atau penerbangan.
"Malam ini dalam penutupan rakernas PHRI di Jakarta, Bapak Presiden Jokowi menjawab sambutan Ketum PHRI dengan menegaskan bahwa larangan Kemendagri rapat di hotel tidak akan ditindaklanjuti," kata Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga.
"Terkait mahalnya harga tiket pesawat yang dikeluhkan, besok pagi (pagi ini) akan dipanggil Dirut Pertamina untuk bahas harga avtur," ujar Anggiat mengutip pernyataan Jokowi dalam rilis tertulisnya, Selasa (12/2/2019) dinihari.
Menurut Anggiat, Jokowi menegaskan hanya dua pilihan. "Turunkan harga avtur atau hapus monopoli Pertamina sebagai satu-satunya yang menjual avtur. Semoga semuanya kembali normal. Salam pariwisata," tulis Anggiat melalui pesan WhatsApp Massenger.
Selain Jokowi, penutupan Rakernas PHRI di Jakarta malam tadi juga dihadiri tiga menteri. Salah satunya Menteri Pariwisata RI Arief Yahya.
PHRI Curhat
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) gelar rapat kerja nasional 2019 di Puri Agung Convention, Grand Sahid Jaya Hotel Jl Jend Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu-Senin (9-11/2/2019).
Pada kesempatan ini Badan Pemimpin Daerah (BPD) PHRI Sulawesi Selatan (Sulsel) membawa 37 orang untuk menghadiri kongres tersebut.
BPD PHRI Sulsel membawa dua misi tentang permasalahan sedang dialami industri pariwisata nasional khususnya Sulawesi Selatan yaitu menurunnya okupansi hotel dan restoran.
Adapun dampak dari menurunnya wisatawan disebabkan meningginya harga tiket pesawat.
Selain itu juga permasalahan statement Mendagri Cahyo Kumolo tentang larangan kepada Pemda untuk melakukan kegiatan di Hotel.
Ketua BPD PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan akan mendapat dampak luar biasa jika aturan Mendagri dijalankan.
