Hasil Survei Pelayanan OPD di Bulukumba Dipertanyakan, Kepala Ombudsman Sulsel Angkat Bicara

Terkait hasil survei tingkat kepatuhan layanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab bulukumba.

Hasil Survei Pelayanan OPD di Bulukumba Dipertanyakan, Kepala Ombudsman Sulsel Angkat Bicara
Humas Pemkab Bulukumba
Rombongan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, saat diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bulukumba, Andi Bau Amal, Jumat (8/2/2019). 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU- Kepala ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) Subhan Djoer, angkat bicara terkait hasil survei tingkat kepatuhan layanan publik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab bulukumba.

Pasalnya, hasil survei yang menyebutkan empat OPD di Bulukumba, memiliki nilai pelayanan rendah, dipertanyakan oleh Kadis Dukcapil bulukumba, Andi Mulyati Nur.

Namun, saat dimintai konfirmasinya, hal tersebut hanya dianggap hal bisa oleh Subhan.

Baca: Bos Tekstil Asal Kabupaten Bandung Dimutilasi di Malaysia, Simak 6 Faktanya!

Baca: Loncat-loncat di Kantor Staf Presiden, Ngabalin: Orang Bilang Saya Stroke, Makan Ente Punya Stroke!

Baca: WASPADA Google Translate Bisa Jadi Kedok Hacker Curi Data, Gini Cara Kerjanya

"Itu biasa. Pertanyaan umum bagi OPD yang penilaiannya buruk," kata Subhan melalui pesan WhatsApp, Selasa (12/2/2019).

Menurut Subhan, dalam melakukan survei, Ombudsman melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan dilengkapi dengan dokumentasi.

Ombudsman, kata dia, berbeda dengan lembaga lainnya yang getol memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami turun tidak memberi tahu terlebih dahulu, sehingga data yang kita dapatkan adalah data real. Tanpa rekayasa dan tanpa persiapan SKPD yang kita survey," jelasnya.

Meski dalam prosesnya, lanjut dia, petugas survei harus melaporkan kepada Kadis atau kepala OPD, terkait maksud dan tujuan surveinya.

"Kalau mau lihat indikatornya, lihat hasil rapornya yang diserahkan. Ini pertanyaan basi OPD yang selalu bertanya soal indikator penilaian," jelas Subhan.

Sekadar diketahui, selain Disdukcapil, tiga OPD lain yang mendapat nilai pelayanan rendah, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker). (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, @arisandifirki

Baca: WASPADA Google Translate Bisa Jadi Kedok Hacker Curi Data, Gini Cara Kerjanya

Baca: Alasan Driver Ojol Tolak 8 Jam Kerja Sehari Saat Uji Publik Rancangan Permenhub & Reaksi Ahmad Yani

Baca: Web ssp3k.bkn.go.id Diprediksi Bisa Diakses Hari ini: Berikut Cara Buat Akun Daftar Online PPPK/P3K

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

S

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved