Aksi Demo Buruh di Kantor Bupati Maros Ricuh, Oknum SPSI Ancam Jurnalis

Perdebatan tersebut didamaikan oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP. SPSI kemudian meninggalkan ruang Baruga. SPSI diduga berpihak

Aksi Demo Buruh di Kantor Bupati Maros Ricuh, Oknum SPSI Ancam Jurnalis
ansar/tribunmaros.com
Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN) yang dipimpin oleh koordinator aksi, Ari Mustari berdemo di depan kantor Bupati Maros, jalan Jenderal Sudirman. 

TRIBUN MAROS.COM, TURIKALE - Aksi demo Gabungan Serikat Buruh Nusantara (GSBN) yang dipimpin oleh koordinator aksi, Ari Mustari di kantor Bupati Maros, ricuh, Selasa (12/2/2019).

Kericuhan saat pertemuan berlangsung.

Saat itu terjadi perdebatan antara kelompok GSBN dengan buruh SPSI Maros yang dipimpin oleh Aswar.

Perdebatan tersebut didamaikan oleh pihak Kepolisian dan Satpol PP. SPSI kemudian meninggalkan ruang Baruga. SPSI diduga berpihak kepada perusahaan 88.

Perwakilan SPSI, Aswar keberatan dengan tuduhan keberpihakan tersebut. Ia malah mengancam akan melakukan hal-hal tertentu.

Aswar juga menolak untuk membantah dugaan tersebut. Ia hanya protes diberitakan atas kedatangannya di kantor bupati, serta kericurahan yang sempat terjadi.

"Saya tidak ingin rilis berita. Karena kita angkatki, makanya kita yang tanggung jawab. Soalnya bukan person yang kita serang tapi lembaga," katanya.

"Yang kami minta klarifikasita  bukan klarifikasinya kami. Yang jelas Ketua SPSI menunggu 1 x 24 jam," tulis Aswar melalui pesan WhatsApp.

"Yang kami minta itu, klarifikasita dan permohonan maaf. Karena untuk apa kami buat berita. Karena kami yang diserang," lanjutnya.

"Tidak ada ji mau dibantah. Yang jelas kesimpulannya, secara kelembagaan kami tersinggung dengan beritata," katanya.

Sebelumnya, GSBN yang dipimpin oleh koordinator aksi, Ari Mustari berdemo di depan kantor Bupati Maros, jalan Jenderal Sudirman.

Buruh protes dengan upah yang diberlakukan oleh perusahaan yang ada di komplek pergudangan 88 Kecamatan Marusu.

Buruh tersebut tidak menerima lantaran diupah Rp 1,2 juta per bulan. Upah tersebut jauh dibawah UMP. Mereka sudah beberapa kali dijanji untuk dinaikan upahnya, namun perusahaan tidak merealisasikannya.

"Kami hanya diupah Rp 1,2 juta perbulan. Upah itu tidak cukup. Hampir semua buruh, sudah berkeluarga. Uang itu hanya cukup untuk digunakan masing-masing buruh. Terus bagaimana dengan keluarga kami," kata Ari.

Penulis: Ansar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved