7 Jaksa Bacakan Dakwaan Eks Kadis Koperasi Pemkot Makassar Besok

Gani Sirman dan Enra sebelumnya ditetapkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sejak beberapa bulan lalu, tepatnya 2018.

7 Jaksa Bacakan Dakwaan Eks Kadis Koperasi Pemkot Makassar Besok
dok tribun
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan barang Sanggar Kerajinan Lorong-lorong lingkup Pemerintah Kota Makassar menjalani sidang perdana di Pengailan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (11/02/2019) besok.

Kedua terdakwa mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM , Gani Sirman dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, M Enra Efni, akan didudukan dalam agenda pembacaan dakwaan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Helmi mengatakan dalam sidang perdana kedua terdakwa pihaknya telah menyiapkan tujuh Jaksa Penuntut Umum.

"Ada sekitar 7 JPU yaitu dari Kejati Sulsel dan Kejari Makassar," kata Andi Helmi kepada Tribun, Senin (11/02/2019).

Gani Sirman dan Enra sebelumnya ditetapkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sejak beberapa bulan lalu, tepatnya 2018.

Baca: Di Penjara, Tersangka Korupsi Dana Koperasi di Sinjai Jaminkan Istri

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-lorong di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Gani Cs dianggap secara melawan hukum melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Kedua terdakwa juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen (PPK) maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Itu diatur dalam Pasal 6 huruf a, c, e, f, g, dan h Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved