Tingkat Kepatuhan Layanan Publik Pemkab Bulukumba Hanya Masuk Kategori Sedang

Tingkat kepatuhan layanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bulukumba hanya masuk kategori sedang.

Tingkat Kepatuhan Layanan Publik Pemkab Bulukumba Hanya Masuk Kategori Sedang
Humas Pemkab Bulukumba
Asisten Ombudsman Sulsel, Maria Ulfa. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Tingkat kepatuhan layanan publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bulukumba hanya masuk kategori sedang.

Hal tersebut merupakan hasil survei kepatuhan pelayanan publik ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hasil survei tersebut telah diserahkan langsung oleh Asisten ombudsman Sulsel, Maria Ulfa, kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Andi Bau Amal, di ruang Rapat Bupati, Jumat (8/2/2019).

Baca: Wabup Enrekang Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Malua dan Baraka

Baca: BREAKING NEWS: Warga Komplek PU Mallengkeri Makassar Temukan Bayi di Lahan Kosong

Baca: Kadis Sosial Selayar Target Bantuan PKH Tahap I Rampung Bulan Ini

Maria Ulfa menjelaskan, tujuan dari survey tersebut, untuk melihat tingkat kepatuhan penyelenggara dan pelaksana pelayanan terhadap Undang-undang tentang Pelayanan Publik.

“Hasil survey dibagi dalam tiga zona, yaitu zona merah berarti rendah, zona kuning yang berarti sedang dan zona hijau berarti memiliki tingkat kepatuhan tinggi,” ujarnya.

Nilai dari zona merah berada pada rentang angka 0-50, kuning 51-80, dan hijau dari angka 81 sampai 100.

Dalam penilaian survei, lembaga pengawas layanan publik ini menilai beberapa indikator dasar, seperti adanya regulasi yang mengatur dasar penyelenggaraan pelayanan, persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, jangka waktu pelayanan, prosedur pelayanan, tarif yang dikenakan, sarana prasarana, informasi pelayanan serta pengelolaan pengaduan.

“Terkait prosedur pelayanan, minimal instansi bersangkutan memajang mekanisme pelayanan yang mudah dibaca dan simpel. Ini penting, supaya mengurangi interaksi dengan petugas,” beber Ulfa.

Pasalny, ketika terjadi interaksi antara petugas dan pemohon, lanjut Ulfa, disinilah awal sering terjadi diskriminasi pelayanan atau maladministrasi.

"Penyelenggara layanan juga harus memberi perhatikan kepada masyarakat yang rentan, seperti penyandang disabilitas dengan menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan," pungkasnya. 

Baca: Komentar Luna Maya Saat Dijodohkan dengan Gading Marten oleh Melaney Ricardo, Serius atau Bercanda?

Baca: SSCASN BKN: Pendaftaran PPPK 2019 di sscasn.bkn.go.id Bukan SSCN BKN, Syarat, Jadwal, Panduan P3K

Baca: Pmdk.politeknik.or.id-- Selain SNMPTN Daftar Juga PMDK-PN 2019: Ini Panduan Lengkapnya

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Baca: Mantan Bintang PSM Bantu Borneo FC ke 16 Besar. Bagaimana Nasib Persib, Persipura, dan Persebaya?

Baca: Hasil Liga Inggris - Gasak Everton, Man City Gusur Liverpool dari Puncak. Lihat Cuplikan Gol

Baca: Peringati Imlek, PSMTI Sulsel Songsong Perdamaian

Baca: GM Mall PiPo Berharap Pembaca Tribun Timur Makin Banyak

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

Baca: Video Nenek Pengemis Viral, Diantar Motor dan Dibekali Sebotol Air Minum, Tak Lupa Diberi Dompet

Baca: Inilah Kriteria Foto-foto Instagram yang Dipastikan Terhapus, Jangan Kaget Jika Unggahanmu Hilang

Baca: Disindir Jokowi Tak Ngerti Ekonomi Makro, Prabowo Mengaku Paham Angka, Sebut APBN Bocor Rp 500 T

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved