OPINI

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir: Antara Asaz Kemasyarakatan dan Kemanusiaan

Perlu diingat aturan dibuat bukan untuk hukum atau menghakimi belaka namun untuk manusia dengan dasar  kemasyarakatan dan kemanusiaan.”

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir: Antara Asaz Kemasyarakatan dan Kemanusiaan
dok_pribadi
Andi Haidir Indar SH 

Dalam empat dekade lebih, dua kali status narapidana Abubakar Ba'asyir berganti; dari napi politik lalu menjadi narapidana teroris.

Penulis: Andi Haidir Indar, SH; (PK Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar)

SONTAK, publik dikejutkan dengan rencana pembebasan bersyarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud.

Kontroversi pun merebak. Penegakan hukum dan proses pemasyarakatan atau megakomodir rasa kemanusiaan.
Pemberian "hak bebas” ini memang manusiawi. Namun bisa dianggap melukai rasa keadilan masyarakat dan sekaligus melabrak agenda Nawacita dalam menjaga kokohnya penegakan Hukum di Indonesia.

Rencana pembebasan “tanpa syarat” ulama berusia 80 tahun itu dikemukakan Yuzril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, politisi, sekaligus penasihat hukum calon presiden Joko Widodo., pertengahan Januari 2018 lalu.

Kala menjabat Menteri Hukum dan HAM (1999-2004), pada tahun 2002 silam, Yuzril ikut memperjuangkan Ba’asyir ‘terbebas’ dari status tahanan dan narapidana politik yang disandang sejak 1985, di era pemerintahan Orde Baru.

Di masa transisi pemerintahan Orde Baru ke Reformasi, Ba’asyir memperoleh amnesti (pengampunan) dari Presiden BJ Habibie (1998-1999) dan Abolisi di saat Abdurrahman ‘Gus Dus’ Wahid jadi Presiden RI (1999-2001).

Tanggal 8 Mei 2002, kala Megawati Soekarnoputri menjabat presiden (2001-2004), Ba’asyir pun bebas setelah Jaksa Agung ke-19 MA Rachman (2001-2004), membatalkan eksekusi Ba’asyir yang sudah divonis 9 tahun atas putusan Kasasi Mahkamah Agung. Alasan pembatalan karena dasar hukum pidana subversi (UU Nomor 11/PNPS/1963) sudah dicabut dan dinilai melanggar hak azasi manusia (HAM).

Status narapidana politik dan ideologis memang sudah disandang Ba’asyir sejak awal Orde Baru.

Rezim menganggapnya pelaku makar ideologi berbangsa dan bernegara. Dia penolak Pancasila sebagai azas tunggal negara.

Dengan status buronan politik, Ba’asyir jadi dai selama 16 tahun saat ’melarikan diri’ di Malaysia dan Singapura (1983-1999). Sudah tiga kali dia divonis hukum penjara.

Dalam empat dekade lebih, dua kali status narapidananya berganti; dari napi politik menjadi narapidana teroris.

Abu Bakar Baasyir Segera Bebas, Yusril Sebut Karena Alasan Kemanusiaan
Abu Bakar Baasyir Segera Bebas, Yusril Sebut Karena Alasan Kemanusiaan (KOMPAS.com)

Pertama, tahun 1983, bersama Abdullah Sungkar, dua dari 5 pendiri Pondok Pesantren Nguruki, Sukoharjo, Solo, Ba’asyir divonis 9 tahun penjara. Rezim berganti, dia pun bebas tahun 2002.

Kedua: Tahun 2005, setelah rangkaian pemberitaan media bertiras internasional, tahun 2005, Ba’asyir kembali divonis 2,6 tahun penjara karena menyusul vonis pengadilan terkait konspirasi rangkaian serangan bom tahun 2002 di Bali dan Jakarta.
Tepat di ulang tahun ke 68-nya, 17 Agustus 2006, Ba’asyir bebas setelah pengurangan masa tahanan reguler.

Ketiga; Di masa Jokowi menjadi Wali Kota Solo (2005-2012), Ba’asyir kembali menetap dan membina pesantren di Nguruki, Solo.  Meski terus membantah terlibat jaringan teroris Majelis Mujahidin Indeonesia, merujuk pengakuan sejumlah tersangka dan napi teroris, Ba'asyir kembali dijatuhi hukuman penjara 15 tahun.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan, ulama berusia 73 tahun itu dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh dan mendukung terorisme di Indonesia.

Wacana pembebasan Ba’asyir jauh sebelum hiruk-pikuk politik pemilu legislatif dan presiden di Indonesia.

Tahun 2017, kala dia sudah menjalani 2/3 masa hukuman di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, melalui tim pengacara TPM, pihak keluarga sudah mengajukan pemohonan bebas bersyarat.

Selain alasan penyakit osteoarthritis (pengapuran di tulang) yang mendera di dua kakinya, pertimbangan kemanusiaan juga jadi alasan pengusulan.

Namun, pemerintah membatalkan rencana tersebut. Pemerintah tidak akan membebaskan Ba'asyir selama ia tak memenuhi persyaratan yang berlaku; yakni harus menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

Usai proses pemeriksaan kesehatan Ba’asyir oleh Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) di RSCM Jakarta, Selasa 29 Januari 2019, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan pemerintah tidak akan membebaskan terpidana terorisme, Abu Bakar Baasyir, selama ia tak memenuhi persyaratan berlaku. “Pembebasan kini bukan di sisi pemerintah, melainkan di pihak terpidana (Ba’asyir). Pembebasan harus sesuai prinsip.

Ustadz Abu Bakar Baasyir usai menjalani cek kesehatan di RSCM Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018)
Ustadz Abu Bakar Baasyir usai menjalani cek kesehatan di RSCM Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018) (Tribunnews.com/ Rizal Bomatama)

Prinsip tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Jika Baasyir ingin bebas bersyarat, kata Moeldoko, dia harus menyatakan kesetiaannya kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Pancasila, dan UUD 1945.

Presiden Joko Widoso sebagai eksekutif juga memiliki peran yudikatif dalam pengambil keputusan dan enegakan hukum di negeri ini. Tata hukuman negeri mengenal konsep Grasi, Amnesti dan Abolisi yang secara absolut merupakan hak seorang kepala negara.

Namun hak itu bukan diambil atas dasar serampangan, seperti politik atau kemanusiaan. Presiden tetap mendahulukan azas hukum.

Timbul pertanyaan apakah perihal "Rasa Kemanusiaan" ini termaktub dalam Norma Peradilan Pidana kita?

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai landasan penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana sejatinya telah mengatur terkait hak dan kewajiban seorang terpidana sejak diputus oleh pengadilan dan berkekuatan Hukum tetap (inkracht).

Namun pada hakikatnya belum mengakomodir adanya perlakuan khusus bagi terpidana dengan usia senja (elderity treatment).

Dalam pasal 1 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 butir 6 dijelaskan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan Masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian dipertegas kembali pada pasal 2 butir pertama bahwa setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan Pembebasan Bersyarat.

Ya benar setiap terpidana berhak akan haknya salah satunya upaya Pembebasan Bersyarat, namun apa saja syaratnya? Syarat umum pemberian Pembebasan Bersyarat tertuang dalam pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yakni telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 masa pidana; berkelakuan baik selama menjalani pidana paling singkat 9 bulan terakhir sebelum dihitung sebelum tanggal 2/3 ; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Sebanyak 112 narapidana di Rutan Kelas II B Pangkep, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulsel,  mendapat remisi dalam rangka HUT ke-73 Republik Indonesia.
Sebanyak 112 narapidana di Rutan Kelas II B Pangkep, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulsel, mendapat remisi dalam rangka HUT ke-73 Republik Indonesia. (munjiyah/tribunpangkep.com)

Pun jika syarat umum di atas terpenuhi, masih ada syarat khusus bagi terpidana kasus terorisme tertuang dalam pasal 84, yaitu :bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidananya; telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 dari sisa masa pidana yang wajib dijalani ; dan telah menunjukkan kesadaran dengan menyatakan ikrar kesetian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia.

Sampai pada titik syarat khusus poin terakhir menjadi kendala kenapa sampai dengan saat ini Hak Pembebasan Bersyarat tidak dapat dilaksanakan untuk kasus Ba'asyir, pun perihal penggunaan PP99  Tahun 2012 atau PP 28 tahun 2006 terkait pemberian hak WBP tetap akan bermuara pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 Tahun 2018 yang lagi lagi mensyaratkan poin terakhir syarat khusus.

Timbul pertanyaan baru apakah dengan ketentuan ini maka tidak ada lagi kemungkinan Ba'Asyir mendapatkan Pembebasan Bersyarat? karena mengingat ikrar tertulis hanya akan menjadi tulisan dan syarat administratif jika terpidana tidak benar-benar menunjukkan keinsafan dan kesadaran akan perbuatan yang pernah dilakukannya.

Masih pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 3 Tahun 2018 di pasal 83 disyaratkan kelengkapan dokumen yang salah satunya berupa Penelitian Kemasyarakatanyang dilaksanakan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, yang jika tidak dilampirkan akan membatalkan setiap upaya reintegrasi yang dilakukan oleh terpidana. 

Seberapa urgent Penelitian Kemasyarakatan dalam menentukan pantas tidaknya seorang terpidana menerima hak? sebelumnya apa Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri?

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 butir ke-13 disebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan Pidana.

Terkait dengan kasus Ba'Asyir, unsur kemanusiaan yang dimaksud oleh pihak keluarga sebenarnya telah termaktub dalam Penelitian Kemasyarakatan itu sendiri, namun harus tetap mengingat apakah nantinya hasil rekomendasi tersebut sesuai dengan keinginan kuasa hukum /keluarga atau sesuai dengan "kebutuhan" Ba’asyir itu sendiri.

Mungkin masyarakat sudah lupa dengan terpidana terorisme lainnya, masih segarkah di ingatan anda nama "bomber" Umar Patek alias Hisyam Bin Alizein? bagaimana dirinya saat ini?

Dengan rekomendasi pembinaan dan pembimbingan yang tepat terpidana kasus terorisme tersebut kini menjadi yang paling aktif dalam kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara pada Lapas Porong Sidoarjo. Ada rasa haru ketika terpidana yang sebelumnya sangat anti NKRI mampu mengibarkan bendera dan menyanyikan Indonesia Raya secara lantang dan menunjukkan perubahan ke arah lebih baik untuk masa depan saat menghirup udara bebas kelak.

Perlu diingat dan menjadi fokus kita, bahwa Aturan Hukum dibuat bukan untuk Hukum/menghakimi tetapi dibuat untuk Manusia dengan dasar Kemanusiaan dan kemasyarakatan. (*)

Editor: Thamzil Thahir
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved