Sekprov Sulbar: Kebijakan Soal Kemiskinan Sudah Surplus, Aspek Capaian yang Lelet

Dalam dialog tersebut, Idris menuturkan, kebijakan terkait penurunan kemiskinan di negara ini sudah sangat banyak.

Sekprov Sulbar: Kebijakan Soal Kemiskinan Sudah Surplus, Aspek Capaian yang Lelet
desi/tribunluwu.com
Kasat Lantas Polres Luwu, AKP Muhammadi Muhtari, pimpin rakor dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, di ruang PDDO Mapolres Luwu, Jl Merdeka Selatan, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Luwu, Senin (28/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, turut menjadi narasumber pada dialog percepatan penurunan kemiskinan daerah di pelataran kantor Bappeda, Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, Senin (28/1/2019).

Dalam dialog tersebut, Idris menuturkan, kebijakan terkait penurunan kemiskinan di negara ini sudah sangat banyak.

"Kalau saya istilahkan, kita sudah surplus kebijakan kaitannya dengan kemiskinan. Tapi, kita masih lelet dalam aspek capaian,"kata mantan kepala Lembaga Admistrasi Negara (LAN) Makassar itu.

Menurut Idris, hal tersebutlah yang perlu menjadi diskursus pemerintah. Tapi menurutnya, hal it terjawab dalam dialog percepatan penurunan kemiskinan daerah yang dilaksanakan Bappeda Sulbar.

"Dalam dialog ini kita mendapat satu kesimpulan, bahwa penurunan angka kemiskinan itu tidak cukup hanya pemerintah saja. Tapi harus ada yang lain,misalnya masyarakat harus mampu menyelesaikan secara mandiri, pemerintah hanya memberi support,"ujar Idris.

Jika bicara kemiskinan, lanjut mantan Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI itu, adalah bagaimana mengurangi beban warga negara menjadi tidak sulit mendapatkan hak-haknya.

"Misalnya biaya kesehatan dan pendidikan. Kemudian memberikan peluang untuk bisa survive melalui pemberian modal,"katanya.

Pria kelahiran Ulamanda Majenee itu berharap, keberadaan program MARASA yang digagas oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar, bisa menjadi jawaban atas atas persoalan kemiskinan di daerah.

"Utamanya pada aspek pendidikan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Tinggal sekarang kita harus konsolidasikan di lapangan, karena ada hambatan, misalnya hambatan politik, karena antara kabupaten dan provinsi masih ada hegemoni politik lokal sehingga kerap suatu program sulit dijalankan,"beber Idris.

"Program MARASA ini juga yang harus kita buatkan jalur untuk melakukan evaluasi. Misalnya, untuk mengintervensi kemiskinan, apa saja yang bisa diukur, pendidikan apa saja, dan pemberdayaan apa saja. Dan saya ingin evaluasi dilakukan setiap tiga bulan. Agar ke depan kita sudah bisa berbicara mengenai intervensi MARASA terhadap kemiskinan,"sambung Alumni Unhas Makassar itu.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved