Di Wajo, Ada Perda Tentang Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas

Akhir tahun 2018 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo dan Pemerintah Kabupaten Wajo mengesahkan 4 ranperda

Di Wajo, Ada Perda Tentang Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas
TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH ABDI GUNAWAN
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Wajo, Andi Senurdin Husaini. 

Laporan wartawan TribunWajo.com, Hardiansyah Abdi Gunawan

TRIBUNWAJO.COM, WAJO - Akhir tahun 2018 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo dan Pemerintah Kabupaten Wajo mengesahkan 4 ranperda. Yakni, 1.) Pelayanan perparkiran, 2.) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah, 3.) Tata kelola pemerintahan di bidang industri elstraktif migas, dan 4.) Pengembangan sistem penyediaan air minum.

Terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang tata kelola pemerintahan di bidang industri ekstraktif minyak dan gas bumi. Perda tersebut hendak mewujudkan transparansi tata kelalo pemerintahan di bidang industri ekstraktif migas yang transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Kepada Tribunwajo.com, Ketua Komisi III DPRD Wajo, Andi Senurdin Husaini menjelaskan secara rinci terkait tujuan dari pembentukan Perda tersebut.

Baca: Pengumuman CPNS Kemenag atau Kementerian Agama 2018 di Sini, Cek Namamu

Baca: Harga & Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 7, Kamera 48 MP Harga Rp 2 Jutaan, Kapan Masuk ke Indonesia?

Baca: Fakta Baru Vanessa Angel Bisa Tersangka, Mucikari Ke-3 Ditahan Kenapa Mucikari Ke-4 Kabur?

Baca: Kenapa Prabowo Subianto Sebut Gaji Dokter Lebih Kecil dari Tukang Parkir? Reaksi IDI & Ali Ngabalin

Baca: Tom Holland, Pemeran Peter Parker, Bagikan Trailer Perdana Spiderman: Far from Home di Sini!

Baca: PSM vs Kalteng Putra, 26 Januari dan 3 Februari. Ini Jadwal Lengkap Laga Babak 32 Besar!

Baca: Bintang Hollywood Chris Pratt Tulis Kata Manis Saat Lamarannya Diterima Katherine Schwarzenegger

Baca: Striker Asing PSM Eero Markkanen Kaget Sambutan Suporter. Lihat Foto-fotonya Bersama Real Madrid

"Kita ingin agar tersedia data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha di bidang ekstraktif migas yang bisa diakses oleh publik," katanya, Rabu (16/01/2019).

Transparansi yang dimaksud adalah data dan informasi, pendapatan daerah, pengelolaan lingkungan, dan tim transparansi.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Wajo kadang tidak mengetahui jumlah pasti berapa produksi migas yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Wajo. Olehnya, dengan adanya Perda tersebut, pemerintah dan juga publik bisa mengetahui, jumlah produksi, serta berapa penghasilan daerah non-pajak yang diperoleh pemerintah.

Untuk menunjang hal tersebut, maka bakalan dibentuk tim transparansi yang melibatkan pelbagai unsur, seperti pemerintah dan non pemerintah.

"Kita sudah rinci susunan organisasinya, itu diketuai oleh Sekda dan jumlahnya 20 orang," katanya.

Di Indonesia sendiri, sudah ada 2 kabupaten yang menerapkan Perda terkait tata kelola pemerintahan di bidang industri elstraktif migas, yakni Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Jambi.

Baca: Hasil Akhir Seleksi CPNS 2018 Kemenag Via Kemenag.go.id & Telegram, Buka 2 Link Pengumuman Ini!

Baca: Kabar Terbaru Ustadz Arifin Ilham hingga Pesan soal Kematian Kepada Ketiga Istrinya

Baca: VIDEO: Begini Kemeriahan Penyambutan Piala Adipura di Polman

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube Kami: 

Follow juga akun instagram official Kami: 

Sebelum Meninggal Dunia, Robby Tumewu Derita Sakit ini Sejak 2013 hingga Jalani Operasi Otak

Pemain U19 PSM Makassar Bakal Promosi ke Tim Senior, Siapa Mereka?

7 Updating Transfer: Persib Bandung Coret Pemain, Pemain Titipan Robert Rene PSM Makassar, Persija?

Menurut Rocky Gerung, Bukan Prabowo Subianto Tapi Emak-emak & Kampus Lumpuhkan Jokowi di Pilpres

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved