Ketua Forum GTT-PTT Sulbar Sesalkan Pihak DPRD Sulbar

Gaji Guru Tidak Tetap - Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) Sulbar yang belum dibayarkan selama lima bulan terakhir

Ketua Forum GTT-PTT Sulbar Sesalkan Pihak DPRD Sulbar
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Rapat pimpinan DPRD Sulbar bersama pihak eksekutif membahas tuntutan GTT-PTT yang belum dibayarkan gajinya selama lima bulan terakhir, di gedung DPRD Sulbar, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (15/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Gaji Guru Tidak Tetap - Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) Sulbar yang belum dibayarkan selama lima bulan terakhir, belum menuai kejelasan dari pemerintah.

Ketua Forum GTT-PTT Sulbar, Asrar, menyesalkan tidak adanya keputusan rapat DPRD Sulbar bersama pihak eksekutif membahas persoalan tersebut.

"Saya menyesalkan ketika pihak DPRD sendiri sebagai lembaga pengawasan, lemah melihat situasi ini. Karena seharusnya DPRD bisa mengambil keputusan dalam rapat ini,"kata Asrar kepada wartawan saat ditemui di gedung DPRD Sulbar, usai mengikuti rapat pimpinan DPRD yang diperluas, Selasa (15/1/2019).

Baca: TRIBUNWIKI: Motor Mogok Saat di Sekitar Jl Bonto Duri Makassar? Ini 4 Bengkelnya

Baca: Ahok Bebas Penjara Tak Lama Lagi, Ini 10 Potret Terbaru Veronica Tan Eks Istri Ahok

Baca: Jelang Debat Pilpres, Prabowo Beri Pidato Kebangsaan: Cadangan Beras Hanya Tahan 3 Minggu, Benarkah?

Baca: Gaji Perangkat Desa Selevel PNS Golongan IIA, Berapa Besaran Gajinya? Tahun Ini PNS Naik Gaji 5 %

Baca: KABAR GEMBIRA Besaran Gaji Perangkat Desa 2019 akan Setara Gaji PNS Golongan IIA, Cek Rinciannya!

Baca: Masalah Evi Masamba Jarang Muncul di Stasiun TV Kembali Diungkit, Ternyata Ini Sebenarnya Terjadi

Baca: Terima Adipura, Wabup Bulukumba Apresiasi Kinerja Petugas Kebersihan

Baca: 8 Updating Transfer: Bek Persib Hengkang ke Arema FC, Fix PSM, Bali United, Persebaya, Persija & MU

Baca: Ditutup Hari Ini, Baru 28 Pendaftar Relawan Demokrasi di KPU Soppeng

Asrar mengukapkan, Biro Hukum yang hadir dalam rapat tersebut, juga dengan jelas menyebutkan ini sudah terjadi pelanggaran jika tidak dibayarkan, karena SK pertama dan kedua jelas masih berlaku.

"Ini sebenarnya sudah bisa dibayarkan. Nah soal konsultasi ke Kemendagri dan TP4D, biar sebenarnya tidak pergi, karena ini sudah jelas apanya lagi yang mau diperjelas,"ujarnya.

Namun, Ia menyerahkan ke tim kecil yang dibentuk oleh DPRD bersama pihak eksekutif yang akan menghadap ke Kemendagri, berdampak baik kepada GTT-PTT.

"Yah untuk sementara kami menerima kesepakatan melakukan konsultasi karena sifatnya resmi, saya yakin juga DPRD tidak akan melakukan hal semacam ini kalau hanya merugikan warganya,"kata dia.

"Jadi kita akan tetap sabar menunggu, tapi ketika ini masih mentah, kita akan lakukan kembali gerakan, entahkah itu aksi atau cara lain, apapun resikonya,"sambungnya.

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

Baca: Pembobol Rumah Jaksa Ditembak Tim Jatanras Polrestabes Makassar

Baca: Agenda Gubernur Sulbar Hari Ini, Salah Satunya Rakor Persiapan Latsar CPNS

Baca: Hati-hati Melaut di Kepulauan Selayar, Tinggi Gelombang Capai 2,5 Meter, Kategori Tak Aman

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved