Korban Likuifaksi Balaroa Palu Tolak Direlokasi

Penolakan itu dilakukan warga Balaroa karena mereka meyakini sebagian wilayah Kelurahan Balaroa yang tidak terdampak likuifaksi masih aman

Korban Likuifaksi Balaroa Palu Tolak Direlokasi
Abdul Humul Faaiz/tribunpalu.com
Ratusan korban gempa dan likuifaksi Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah, melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (14/1/2019). Warga Balaroa menolak untuk direlokasi ke wilayah lain. 

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUN-TIMUR, PALU – Ribuan warga korban gempa dan likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah, bukan hanya menolak pembangunan hunian sementara (huntara) dan mendesak percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) saja.

Namun, pada aksi yang digelar Senin (14/1/2019) itu, warga juga menolak untuk direlokasi ke wilayah lain.

Penolakan itu dilakukan warga Balaroa karena mereka meyakini sebagian wilayah Kelurahan Balaroa yang tidak terdampak likuifaksi masih aman untuk dibangun permukiman warga.

"Di Kelurahan Balaroa masih ada lahan milik pemerintah seluas 4,4 Hektare dan lahan milik warga seluas 35 Hektare," kata Ketua Forum Korban Likuifaksi Balaroa, Abdurahman M.Kasim di ruang rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng.

"Kami yakin bahwa wilayah di Kelurahan Balaroa masih sangat layak untuk dihuni, kecuali yang terkena likuifaksi kemarin," tambahnya.

Selain itu, warga Balaroa juga meminta agar anggaran huntara segera dikompensasikan kepada korban likuifaksi di Kelurahan Balaroa.

"Maka dari itu kami juga menuntut percepatan pembangunan hunian tetap di wilayah kami. Dengan pertimbangan pembangunan huntara yang ditargetkan pemerintah selama dua bulan telah melewati batas waktu, sehingga banyak warga masih terkatung-katung," tuturnya.

Selain itu warga juga mempertanyakan peryataan Gubernur Longki Djanggola pada acara 100 hari pascagempa palu, yang menyatakan bahwa akan menjadikan kawasan terdampak likuifaksi sebagai ruang terbuka hijau serta dibangun memorial park.

"Tetapi masyarakat bertanya-tanya kalau toh kawasan seluas 47 hektare akan dibangun memorial park, bagaimana dengan warga yang mempunyai hak sertifikat rumah, karena sebagian warga balaroa ada yang memiliki rumah sebanyak tiga bahkan lebih, sehingga kami pertanyakan bagai kejelasan soal itu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Berdasarkan citra satelit dari LAPAN, fenomena tanah ambles terjadi di sekitar 47,8 hektare wilayah Kelurahan Balaroa.

Sebagian tanah ambles sedalam 3 meter, sementara sebagian lainnya terangkat setinggi 2 meter, dan sedikitnya ada 1.045 unit bangunan rusak. (*)

Keterangan Foto : Ratusan korban gempa dan likuifaksi Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah, melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (14/1/2019). Warga Balaroa menolak untuk direlokasi ke wilayah lain. (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz)

Ketua Forum Korban Likuifaksi Balaroa, Abdurahman M.Kasim (kanan) saat melakukan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (14/1/2019). Warga Balaroa menolak untuk direlokasi ke wilayah lain.

Penulis: abdul humul faaiz
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved