Kartu Identitas Anak Jadi Syarat Daftar Sekolah, Kepala Disdukcapil Makassar: Hoax

Sebelumnya, sebuah pesan beredar diberbagai media sosial, isinya meminta orangtua yang memiliki anak usia 1-15 tahun untuk segera membuat KIA.

Kartu Identitas Anak Jadi Syarat Daftar Sekolah, Kepala Disdukcapil Makassar: Hoax
Aryati Puspa Abady
Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspa Abady.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar mengingatkan masyarakat untuk tidak mempercayai informasi terkait Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai syarat daftar sekolah tahun ajaran 2019-2020.

Sebelumnya, sebuah pesan beredar diberbagai media sosial, isinya meminta orangtua yang memiliki anak usia 1-15 tahun untuk segera membuat KIA.

Masyarakat diminta datang ke kantor kelurahan dengan membawa berbagai berkas persyaratan untuk dibuatkan KIA, yang nantinya akan digunakan untuk masuk sekolah tahun ajaran baru.

Pesan tersebut bahkan coba diperkuat dengan mencantumkan dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspa Abady mengaskan kabar yang beredar tersebut adalah hoax.

"Himbauan kepada seluruh masyarakat bahwa info yang beredar di masyarakat tentang KIA yang menjadi persyaratan untuk mendaftar sebagai peserta didik di sekolah adalah hoax," kata Aryati, Senin (14/1/2019).

Aryati menegaskan, hingga saat ini belum ada aturan atau edaran dari penerintah tentang KIA sebagai persyaratan daftar sekolah.

"Sampai saat ini tidak ada peraturan maupun edaran yang dikeluarkan baik oleh Kemendagri maupun Kemendikbud tentang kewajiban anak memiliki KIA untuk mendaftar ke sekolah atau lembaga pendidikan," jelasnya.

Meski hoax, Aryati mengatakan, masyarakat dapat tetap ke kantor Disdukcapil untuk mengurus KIA anaknya.

"Yang hoax cuma penggunaan untuk daftar sekolah. Tapi orangtua tetap dapat mengurus KIA dengan persyaratan akte kelahiran, kartu keluarga, surat nikah orangtua, dan KTP kedua orangtua," pungkasnya.

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved