Karena Ini, Delapan PNS Pangkep Terancam Diberhentikan Tidak Hormat

Delapan orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep terancam diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.

Karena Ini, Delapan PNS Pangkep Terancam Diberhentikan Tidak Hormat
Munjiyah/ Tribun Timur
Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkep, Abdul Kahar Mustakim di Pangkajene, Jumat (1112019). 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Delapan orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dilingkup Pemerintah Kabupaten Pangkep terancam diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.  

"Iya mereka terancam diberhentikan tidak hormat sebagai PNS Pangkep. Delapan orang ini sudah dipanggil Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana untuk diberitahukan kalau ada aturan seperti ini dari pusat," kata Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kinerja ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pangkep, Abdul Kahar Mustakim di Pangkajene, Jumat (11/1/2019).

Baca: Ini Bukti Artis Inisial AC TP, BS, ML & RF Terlibat Prostitusi Online, Cara Mucikari Tawarkan Klien

Baca: Persebaya Sulit Cari Pengganti David da Silva, Bobotoh Bikin Petisi Tolak Srdjan Lopicic, PSM?

Baca: Penyekap Siswi SMP Asal Gowa Setubuhi Korbannya 10 Kali

Baca: Kenalan di Facebook, Siswi SMP di Gowa Ini Disekap Pemuda Nyaris Sebulan! Bagaimana Nasibnya?

Baca: Kronologi Pak Dosen Berduaan dengan Mahasiswi di Kosan Digrebek Istri & Anak, yang Terjadi Kemudian

Baca: Diungkap Robby Abbas, Hotman Paris Penasaran Segini Tarif Melaney Ricardo Jika Ikut Prostitusi Artis

Kahar menyebut, mereka yang diberhentikan ada yang bekerja di dalam lingkup Kantor Bupati Pangkep, instansi pendidikan dan instansi di luar Pemkab Pangkep.

"Mereka ini yang pernah berkasus tetapi kerugian negara sudah diganti dulu. Jadi kalau ada aturan seperti ini yah itu mereka harus ikut aturan," ungkapnya.

Dia menambahkan, langkah selanjutnya menunggu proses peninjauan ulang kembali.

"Jadi sekarang ini masih tarik ulur, karena kan se Indonesia aturannya. Soal kapan surat pemberhentiannya diberikan, itu kita menunggu proses untuk ditinjau ulang," jelasnya.

Rencana pemberhentian itu sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 tahun 2018.

Selain itu, juga ada surat edaran nomor 800/07/BKPPD tentang pemberian sanksi bagi PNS yang tidak mematuhi jam kerja.

Di surat edaran Bupati Pangkep tanggal 2 Januari 2009 tersebut menyebut, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan perka BKN nomor 21 tahun 2010, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kepala perangkat daerah agar mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan pengawasan melekat terkait pemenuhan ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan kerja masing-masing.

Pemberian sanksi bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkab yang tidak hadir kerja selama lima atau lebih tanpa alasan yang sah dalam satu bulan, maka kepada PNS yang bersangkutan tidak diabayarkan tunjangan kinerja pada bulan tersebut.

Baca: Ridwan Kamil & Nurdin Abdullah Dilapor Gegara 1 Jari, Bandingkan Nasib Anies Baswedan yang 2 Jari

Baca: Kronologi Pak Dosen Berduaan dengan Mahasiswi di Kosan Digrebek Istri & Anak, yang Terjadi Kemudian

Baca: Eks Muncikari Robby Abbas Blak-blakan ke Hotman Paris Hutapea: 100 Artis, 50 Model, 30 Pramugari

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved