Kadis PUPR Bulukumba Bela Kontraktor yang Disoroti Anggota DPRD

Angka tersebut merupakan temuan BPK tahun lalu, setelah PT Te'ne Jaya melakukan pengerjaan pada tahun 2017.

Kadis PUPR Bulukumba Bela Kontraktor yang Disoroti Anggota DPRD
firki/tribunbulukumba.com
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulukumba, Muh Amry 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

 TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulukumba, Muh Amry, mengaku, bahwa Pemkab Bulukumba tidak dapat melakukan blacklist terhadap PT Ten'e Jaya.

Hal tersebut merupakan tanggapan Muh Amry, atas desakan Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, H Patudangi Azis, yang meminta pelaksana proyek jalan aspal beton (Laston), PT Te'ne Jaya untuk di blacklist.

Pasalnya, kontraktor yang mengerjakan beberapa paket proyek laston di Butta Panrita Lopi tersebut, belum mengembalikan uang hasil temuan BPK senilai Rp 800 juta.

 Angka tersebut merupakan temuan BPK tahun lalu, setelah PT Te'ne Jaya melakukan pengerjaan pada tahun 2017.

 Namun hal tersebut tak dapat dilakukan, kata Amry, karena PT Te'ne Jaya tidak melanggar kontrak, melainkan hanya kekurangan volume saja.

 "Seandainya dia menyalahi kontrak, mungkin saja, PT Te'ne Jaya ini kekurangan volume dari BPK, yang mereka yakini sudah sesuai RAB," kata Amry.

Untuk kerugian negara Rp 800 juta, Amry mengaku tidak merasa cemas, pasalnya, perusahaan asal Makassar ini, masih memiliki uang Rp 4 Miliar, hasil pengerjaan Laston di tahun 2018 di Dinas Keuangan Daerah (DKD).

"Sebenarnya dari kemarin PT Te'ne Jaya ingin menyelesaikan temuanya, hanya saja keuangan belum mencairkan dana sisa pengerjaan Laston di 2018 kemarin," pungkas Muh Amry

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved