Bawaslu Wajib Panggil Gubernur Sulsel, Saiful: Beliau Berhak Tidak Hadir

Relawan Prabowo Subianto-Sandiga Salahuddin Uno (PAS) 08 wilayah Sulsel resmi melaporkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Bawaslu Wajib Panggil Gubernur Sulsel, Saiful: Beliau Berhak Tidak Hadir
Azis/Tribun
Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel, Saiful Jihad 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan memanggil Gubernur Sulsel, Prof Muhammad Nurdin Abdullah terkait laporan salah satu relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Relawan Prabowo Subianto-Sandiga Salahuddin Uno (PAS) 08 wilayah Sulsel resmi melaporkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Bawaslu Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (11/1/2019).

Selain mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Wali Kota Palopo Judas Amir, dan Bupati Luwu terpilih, Basmin Mattayang juga dilaporkan.

Pelapor adalah Panglima Relawan PAS 08 Sulsel Ryan Latief. Ryan melapor resmi dengan didampingi beberapa anggotanya.

Bagaimana proses laporan selanjutnya Tim Relawan PAS 08 Sulsel di Bawaslu? Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan Bawaslu berkewajiban memanggil seluruh terlapor, namun tentu sesuai aturan yang berlaku.

"Tidak ada bedanya (dengan kasus Gubernur DKI Jakarta). Kami berkewajiban mengundang, bukan memanggil terlapor untuk memintai keterangan atau klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran. Semua mesti diperlakukan sama," ujar Saiful Jihad, Jumat (11/1/2018).

Saiful menjelaskan, terlapor berhak untuk hadir atau tidak undangan Bawaslu. Namun yang jelas forum itu memberi ruang bagi terlapor untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan atas dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pelapor.

"Jika laporan yang disampaikan pelapor itu sudah lengkap dan memenuhi syarat formil dan materil, maka laporan itu akan ditingkatkan pada proses penyidikan di Gakkumdu," tegas Saiful.

"Gakkumdu yang akan mengundang terlapor untuk klarifikasi. Jadi ada tahapan dan prosedurnya. Di DKI Jakarta juga memberlakukan hal sama," tambah Saiful.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved