Penambang Tuntut Revisi Perda, Ini Jawaban Kadis PU Bone

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi revisi Perda Bone nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

Penambang Tuntut Revisi Perda, Ini Jawaban Kadis PU Bone
justang/tribunbone.com
Kadis PU Bone Khalil menemui pengunjung rasa. 

Laporan Wartawan TribunBone.com Justang Muh

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Asosiasi Tambang Bumi Arung Palakka melaksanakan aksi damai di Kantor Dinas Tata Ruang dan PU Bone, Jl. MH Tamrin, Kecamatan Tanete Riattang, Kamis (10/1/2019).

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi revisi Perda Bone nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW).

"Kami meminta dukungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone untuk melegalkan 27 kecamatan bisa melakukan kegiatan pertambangan di Bone," kata salah seorang koordinator lapangan.

Diketahui pada Perda Bone nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Bone secara jelas menyebutkan dari 27 kecamatan di Bone, hanya ada 12 kecamatan yang diizinkan untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Yakni, Kecamatan Bontocani, Kahu, Ajangale, Palakka, Salomekko, Kajuara, Ponre, Lapri, Libureng, Sibulue, Tellu Limpoe, Patimpeng.

Aksi tersebut detirima langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bone Khalil.

"Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) terkait kawasan peruntukan pertambangan sudah lama mau direvisi saat saya Kadis SDA, tapi saat itu kita dibatasi aturan karena revisi terkait aturan tambang baru bisa dilakukan setelah lima tahun," kata Khalil di depan para demonstran.

"Kebetulan saya Kepala Bone'>Dinas PU Bone lagi yang salah satu bidangnya tata ruang, kita rencananya memang bakal melakukan revisi tahun ini karena sudah tidak relevan saat ini," kata Khalil.

Sebelumnya, Asosiasi Tambang Bumi Arung Palakka juga melaksanakan aksi di Kantor DPRD Bone.

Penulis: Justang Muhammad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved