2 Rumah Sakit di Sulsel Tak Bisa Lagi Layani Pasien BPJS Kesehatan, Satunya Ada di Kampung Wapres JK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak memperpanjang kerjasama dengan puluhan rumah sakit di Indonesia per Januari 2019.

2 Rumah Sakit di Sulsel Tak Bisa Lagi Layani Pasien BPJS Kesehatan, Satunya Ada di Kampung Wapres JK
BPJS Kesehatan
Penyebab 18 Rumah Sakit Tak Lagi Terima Peserta BPJS Kesehatan, Nasib Pasien yang Masuk 1 Januari 

TRIBUN-TIMUR.COM-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan tidak memperpanjang kerjasama dengan puluhan rumah sakit di Indonesia per Januari 2019.

Rumah sakit yang tidak dilanjutkan kerjasamanya lantaran belum mengantongi akreditasi.

Di Sulsel ada dua rumah sakit yang putus kontraknya, keduanya yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Pancaitana Kabupaten Bone dan Rumah Sakit Mega Buana Kota Palopo.

Seperti diketahui Kabupaten Bone merupakan kampung halaman Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla.

Baca: KPU Luwu Utara Butuh 6.909 KPPS, Berikut Tugasnya

Baca: Kena Tilang Gara-gara Tak Pakai Helm, Pemuda Pangkajene Ini Ternyata Juga Bawa Sabu

Baca: Apindo Sulsel Diuntungkan dengan Sistem Manifest Generasi III, Ini Alasannya

Baca: Dianiaya Rekan Sendiri, Siswa SUPM Bone Dirawat di RSUD Tenriawaru Bone

Baca: Begini Kronologi Penangkapan Terduga Penadah Curanmor di Tolo, Jeneponto

Ilustrasi keluhan pelayanan BPJS Kesehatan.
Ilustrasi keluhan pelayanan BPJS Kesehatan. (TRIBUNNEWS.COM/JEPRIMA)

Deputi Direksi Wilayah Wilayah Sulselbartra dan Maluku, I Made Puja Yasa menuturkan, secara keseluruhan di wilayah kedeputian ada empat rumah sakit yang kontraknya tidak diperpanjang.

"Selain kedua RS tersebut, ada juga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar Rumah Sakit Bhakti Kasih, dan Rumah Sakit PMI di Kota Kendari Sulawesi Tenggara," kata Made, Sabtu (5/1/2019).

Sertifikat akreditasi merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh setiap rumah sakit yang melayani Program JKN-KIS, kata Made, Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.

"RSUD Datu Pancaitana Bone, RS Mega Buana Palopo, dan RS PMI Kendari tidak diperpanjang perjanjian kerja sama karena tidak mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan kerja sama dari Kementerian Kesehatan atau belum terakreditasi KRAS," katanya.

Baca: Sebelum Beraktivitas, Cek Dulu Prakiraan Cuaca di Kabupaten Wajo

Baca: Istri Kedua, Oksana Voevodina Hanya Jadi Permaisuri saat Bulan Madu dengan Raja Kelantan Malaysia

Baca: Babinsa di Sidrap Dapat Bantuan Motor Dinas

Baca: Sebelum Pensiun, Tiga Personel Kodim 1420 Sidrap Wajib Ikut MPP

Baca: Tim Prabowo-Sandi Target 75% Suara di Luwu Utara

Baca: Penyakit Ustadz Arifin Ilham hingga Dirawat di RSCM, Anies Baswedan dan Kapolri Membesuk

Baca: Gubernur Anies Baswedan Dukung Prabowo Diperiksa Bawaslu, Bagaimana Gubernur Sulsel Dukung Jokowi?

Baca: 3 Sumur Uang Vanessa Angel Sebelum Tertangkap Polisi Main di Hotel Disewa via Prostitusi Online

Baca: Lowongan Kerja BUMN Bulog Butuh Karyawan SMK dan S1, Batas Akhir 13 Januari, Daftar Online di Sini!

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan organisasi non profit yang mengusung visi untuk menjadi badan akreditasi tingkat nasional dan internasional.

Suasana pelayanan di kantor BPJS Kesehatan jalan AP Pettarani Makassar, Kamis (14/12). Demi meningkatkan pelayanan Per 1 Desember, loket yang ada di seluruh kantor BPJS Kes Cabang Makassar berkurang dari lima loket jadi empat loket yakni loket pelayanan cepat yang dulunya dropbox, lalu pelayanan perubahan data dan cetak kartu, pelayanan korporasi, dan pelayanan informasi dan pengaduan.
Suasana pelayanan di kantor BPJS Kesehatan jalan AP Pettarani Makassar, Kamis (14/12). Demi meningkatkan pelayanan Per 1 Desember, loket yang ada di seluruh kantor BPJS Kes Cabang Makassar berkurang dari lima loket jadi empat loket yakni loket pelayanan cepat yang dulunya dropbox, lalu pelayanan perubahan data dan cetak kartu, pelayanan korporasi, dan pelayanan informasi dan pengaduan. (MUH ABDIWAN/TRIBUN TIMUR)

Juga, punya misi untuk membimbing dan membantu rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien melalui akreditasi, telah mendapatkan pengakuan internasional dari The International Society for Quality in Health Care (ISQua).

Halaman
1234
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved