Sekprov Sulbar Pastikan Pengejaan Rabat Beton Tanpa SPK Tak Akan Dibayar

Pekerjaan rabat beton jalan terusan menuju TVRI atau di lingkup perkantoran Pemprov Sulbar tak memiliki SPK

Sekprov Sulbar Pastikan Pengejaan Rabat Beton Tanpa SPK Tak Akan Dibayar
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Pengerjaan rabat beton jalan terusan menuju TVRI yang tidak memiliki surat perjanjian kontrak sudah selesai dikerjakan oleh kontraktor|| TRIBUN TIMUR/NURHADI 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Sekertaris Provinsi Sulawesi Barat, Dr Muhammad Idris DP, memastikan pekerjaan rabat beton jalan terusan menuju TVRI atau di lingkup perkantoran Pemprov Sulbar yang tidak memiliki Surat Perjanjian Kontrak (SPK) tidak akan dibayar.

Pekerjaan rabat beton tanpa SPK tersebut, dikerjakan oleh CV Arya Dwi Putra sejak awal Desember 2018, dengan anggaran Rp 1,9 miliar, bersumber dari APBD Sulbar 2018.

"Tidak boleh dibayarkan, kapan kita bayarkan, pasti kita melanggar aturan, dan konsekuensinya adalah hukum,"kata Muhammad Idris kepada TribunSulbar.com, di kantor gubernur, Senin (7/1/2019).

Baca: Guy Junior Diisukan ke Persija Jakarta?

Baca: Hj Diana Besso Indo Botting Anak Gubernur NA, Karyanya Pernah Dipakai Jokowi

Baca: Upacara Minggu Pertama 2019, Dandim 1420 Sidrap Minta Personel Tingkatkan Kinerja

Baca: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Makassar Padat Merayap

Baca: BREAKING NEWS: Merampok di Warkop dan Minimarket, Pemuda Ini Diciduk Resmob Polsek Panakkukang

Baca: Istana Tahfidz Quran Parepare Buka Pendaftaran Tahfidz, Gratis!

Baca: Air PDAM Luwu Timur di Puncak Indah Keruh

Baca: Inilah 10 Tempat yang Paling Ingin Didatangi Wisatawan Dunia di 2019, Salah Satunya Ada di Indonesia

Baca: Karen Kandang Ayam di Tengah Pemukiman, DPRD Wajo Bakal Panggil Dinas Terkait

Bahkan, mantan Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN RI itu, menyebut kontraktor yang mengerjakan rapat beton tersebut adalah kontraktor abal-abalan.

"Mohon maaf saya katakan seperti ini, karena tidak boleh ada kontraktor yang berselancar dalam prosedur yang tidak benar, dan itu pasti kita tindaki,"ujarnya.

Namun, kata Idris, pihaknya masih akan pertimbangkan hal tersebut, sebab, menurutnya sebisanya tidak ada dirugikan.

"Kita akan mendudukan seluruh prosesdur dari awal, sehingga kejadian ini tidak terulang di tahun anggaran berikutnya. Kalau misalnya kita ingin bawa ke 2019, tentu kita akan berhitung, dengan pergeseran kegiatan,"kata dia.

"Namun intinya, kita akan melihat level prosedur yang dilewati, kalau agak sulit untuk kita penuhi, apa boleh buat kontraktor itu pasti rugi,"tambahnya.

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

Baca: NU Parepare Gagas Pendirian Pesantren

Baca: Mahfud MD Sindir Andi Arief, Jansen Sitindaon Sebut Ada Peramal Baru

Baca: Karen Kandang Ayam di Tengah Pemukiman, DPRD Wajo Bakal Panggil Dinas Terkait

Baca: Gara-gara Kandang Ayam, Masyarakat Datangi Kantor DPRD Wajo

Baca: BREAKING NEWS: Polda Sulsel Berjanji Dua Oknum Perwira Selingkuhan Brigpol DS Akan Dirilis ke Publik

Baca: Intansi Vertikal se-Sulbar Gelar Rakor Review Kinerja 2018 dan Rencana Kerja 2019

 

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved