VIDEO: Penjelasan Ketua KPU Sulbar Soal Pemilih Status di Tapal Batas

KPU Sulbar melakukan koordinasi dengan Gubernur membahas sengketa tapal batas Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Donggala

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan koordinasi dengan Gubernur, Ali Baal Masdar (ABM) membahas sengketa tapal batas Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Rapat koordinasi berlangsung di ruangan kerja gubernur, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Jumat (4/1/2019).

"Pertemuan ini bukan membahas soal batal wilayah yang dalam status sengketa, tapi kami mau memastikan bagaimana warga yang tinggal di daerah sengketa itu, hak memilihnya bisa terakomodir, apakah di Sulbar atau di Sulteng,"kata Ketua KPU Sulbar, Rustang, kepada TribunSulbar.com, saat ditemui usai temui gubernur.

Rustang mengatakan, pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal, karena pihaknya berencana menemui KPU Sulteng untuk membicarakan hal tersebut.

"Intinya kita hanya berjuang bagaimana melindungi hak pilih warga negara sebanyak 457 yang masuk dalam wilayah sengketa itu, bisa disalurkan dengan baik,"ujarnya.

Mantan Ketua Panwaslu Mamuju Tengah itu mengatakan, sebanyak 457 warga yang masuk dalam wilayah sengketa itu masih ber KTP Pasangkayu Sulbar, hanya saja berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2018 tentang batas wilayah, ada tiga dusun yang dianggap menyeberan.

"Namun menurut pembahasan tadi, ternyata itu juga masih berpolemik karena pak gubernur sudah menghadap ke Kemendagri, masih banyak hal yang perlu dibicarakan, namun kami tidak disitu, kami hanya ingin pastikan hak pilih warga itu terakomodir apakah di Sulbar atau di Sulteng,"ujarnya.

Simak videonya. (*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved