Relawan Aliansi Jokowi Ma'ruf Amin (AL-JAMIN) Sebut Fadli Zon Sesat Pikir Soal Kebijakan Pertanian

TRIBUN-TIMUR.COM - Di akhir tahun 2018, Wakil Ketua DPR RI yang merupakan politisi Parta Gerindra, Fadli Zon melontarkan pernyataan secara resmi melalui siaran pers (31/12/2018), tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor pertanian.

Tak tanggung-tanggung, Fadli Zon menilai selama pemerintahan Jokowi-JK gagal gagal menjaga ekosistem bisnis usaha tani di Indonesia sepanjang tahun 2018.

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran kebijakan pemerintah di bidang pertanian tidak memiliki konsep dan konsistensi.

Hal ini mendapat reaksi keras dari Aliansi Jokowi Ma'ruf Amin (AL-JAMIN).

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan AL-JAMIN, Immanuel Hutapea menilai pernyataan yang disampaikan politisi Partai Gerindra tersebut merupakan pandangan yang keliru bahkan sesat pikir.

Pasalnya Fadli Zon bicara asal-asalan tanpa data dan tanpa memahami betul tentang kebijakan dan capaian pembangunan pertanian.

Faktanya, ucap Immanuel Hutapea, kinerja pangan di era pemerintahan Jokowi menuai banyak kemajuan.

Pertama, hasil kajian yang dirilis tiap tahun oleh The Economist Inteligence Unit (EIU) menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1.

“Dari data ini, sangat jelas kinerja sektor pertanian era pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ini lembaga riset dunia yang eksistensi resmi, bukan abal-abal atau asal bicara. Mewujudkan ketahanan pangan ini tentu tidak mudah, kalau bukan dengan kerja keras dan konsep yang sistematis yang tertuang dalam Roadmap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah di Bidang Pertanian. Dengan demikian, data ini membuktikan bahwa Fadli Zon itu sesat pikir bicara soal pertanian,” jelas Immanuel Hutapea dalam keterangan resminya kepada tribun-timur.com, Rabu (2/1/2019).

Kedua, lanjut Immanuel Hutapea, pada era Presiden Jokowi, setidaknya sudah dicabut 291 regulasi pertanian yang bersifat menghambat dan telah membentuk tim percepatan investasi.

Misalnya, pengadaan pola tender diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar.

Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering keluhkan benih, pupuk, air dan lainnya, sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan.

“Dampak dari deregulasi, investasi pertanian 2018 naik menjadi Rp 61 triliun atau 110% dibandingkan 2013 yang hanya Rp 29,3 triliun. Ini bukti nyata Presiden Jokowi dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berhasil mewujudkan ekosistem bisnis usaha tani di Indonesia sangat bagus. Mudah-mudahan Fadli Zon tidak buta hatinya melihat data ini,” ujarnya.

Ketiga, secara kasat mata dapat dirasakan, dulu masyarakat keluhkan pasokan pangan langka dan harga tinggi saat Hari Besar Nasional yakni Ramadhan Lebaran, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, kini dua tahun terakhir terbukti pasokan cukup dan harga stabil.