Perhitungan Suara Untuk Pileg dan Pilpres Gunakan Metode Konversi

Perhitungan suara untuk pileg dan pilpres menggunakan sistem metode konversi.

Perhitungan Suara Untuk Pileg dan Pilpres Gunakan Metode Konversi
herson
Divisi Hukum dan Pengawasan(Sumarlin) Saat membawakan materi di Kursus Kepemiluan 2018 siang tadi. 

Laporan Wartawan Herson Bonggakaraeng

TRIBUNMAMASA.COM, Mamasa - Perhitungan suara untuk pileg dan pilpres menggunakan sistem metode konversi.

Sebagaimana kita ketahui dibanyak negara berkembang yang telah menggunakan sistem konversi, konversi sendiri pertama kali digunakan di negara kita dengan metode pembagi dimana bilangan pembagi itu berasal dari bilangan ganjil.

Baca: VIDEO: Mahasiswa Sastra Indonesia UNM Launching Dua Film

Baca: Kecelakaan Nahas Akibatkan Motor Terbakar, Satu Orang Tewas

Baca: Setelah Dana Desa, Jokowi Janjikan Dana Kelurahan di 2019

Baca: Ratusan Senjata Pusaka Indonesia Dipamerkan di Rotterdam

Baca: Cara Nonton Live Streaming Liga Inggris Arsenal vs Burnley Jam 19.30 Wib via MAXStream di HP

Baca: TRIBUN MILLENIAL-Aurelia Dinda: Setiap Hari adalah Hari Ibu, Tapi Tak Salah Dirayakan

Baca: Kapal Sabuk Nusantara Rute Tangayya dan Kalmas Siap Beroperasi Januari 2019

Baca: VIDEO: Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Bone Sidak Pasar Palakka

Baca: Persiapan Kedatangan Presiden Jokowi di Toraja, TNI-Polri Gelar Apel Pasukan

"Tapi apapun bentuknya tetap berdasarkan suara terbanyak dari masing masing parpol,"ujar Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mamasa, Sumarlin kepada tribunmamasa di sela acara Kursus Kepemiluan tahun 2018 di kantor KPU Mamasa Dusun Rantebuda, Desa Rambusaratu,Sabtu (22/12/2018).

Disisi lain pada persoalan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap mengutamakan suara terbanyak disetiap dapil, begitu juga untuk pemilihan presiden.

Inilah upaya dari pengabungan dari beberapa sistem pemilu di negara kita,"katanya.

Sementara untuk Parlemen Treshould harus berada diambang batas dua persen secara nasional artinya partai harus memiliki kursi minimal dua persen ditingkat nasional. Tapi hal ini tidak berlaku ditingkat provinsi dan Kabupaten.

Untuk tingkat presiden sendiri berlaku dua puluh persen agar suatu partai politik bisa mengusung calon presiden.

Bila tidak mencapai target dua puluh persen tersebut partai yang bersangkutan harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon presiden.

Baca: Pencarian Korban Hilang di Sungai Mandar Dihentikan Sementara

Baca: Jokowi dan Syahrul Dikabarkan Bicara 4 Mata 30 Menit di Hotel Gammara

Baca: Bupati Luwu Timur Rapat Soal Pelepasan Kawasan Hutan Bareng LHK, Hasilnya?

Baca: Hari Ibu Jatuh Pada Tanggal 22 Desember, Berikut 52 Ucapan Selamat yang Bikin Haru

Baca: Poros Makassar-Maros dan Sekitarnya Macet

Baca: Ada Peserta Rakorda TKD Sulsel Teriak Ini, Reaksi Jokowi: Awas, Awas !  

Jadi pertanyaannya, apakah ada parpol yang bisa mencapai dua puluh persen itu?," kata Sumarlin.

Kalau pun ada parpol itu masih bisa berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kalau DPD kan sistem perwakilan jadi tetap dia akan terhitung dengan perolehan suara terbanyak. Kemudian diurut berdasarkan rangking pertama,kedua dan seterusnya,"ungkapnya

Penulis: herson bongga karaeng
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved