Hasil Konsolidasi KAI Sulsel: Kepengurusan Andi Firdaus Tidak Punya Kewenangan Lagi Urus Organisasi

Menurut Plt DPD KAI Sulsel Syamsuddin Nur, konsolidasi tersebut digelar untuk pengesahan pengurus baru yang telah terpilih sebelumnya.

Hasil Konsolidasi KAI Sulsel: Kepengurusan Andi Firdaus Tidak Punya Kewenangan Lagi Urus Organisasi
tribun timur/hasan basri
DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) menggelar rapat konsolidasi pengurus di Warkop Phoenam Jl Boulevard, Ruko Topaz F 33, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Senin (17/12/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) menggelar rapat konsolidasi pengurus di Warkop Phoenam Jl Boulevard, Ruko Topaz F 33, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Senin (17/12/2018).

Rapat ini dipimpin langsung PLT Ketua DPP KAI Sulsel Syamsuddin Nur yang dihadiri beberapa puluhan advokat yang tergabung dalam KAI Sulsel.

Menurut Plt DPD KAI Sulsel Syamsuddin Nur, konsolidasi tersebut digelar untuk pengesahan pengurus baru yang telah terpilih sebelumnya.

Baca: Berikut Jumlah Pemilih Milenial di Kabupaten Bantaeng, Angkanya Lebih 50 Ribu Orang

Baca: Ada 86 Janda Milenial di Selayar Masuk DPT Pemilu 2019

"Jadi yang ingin dicapai dari Konsolidasi hari ini hanya untuk mempertegas bahwa ketua KAI kemarin sudah tidak punya hak dan tidak punya kewenangan untuk melaksanakan organisasi," sebutnya.

Pertimbanganya berdasarkan surat keputusan (SK) nomor 136 tentang penonaktifan pengurus lama dan penunjukan pengurus baru.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Di dalam SK itu diputuskan, pertama, Ketua KAI sebelumnya, Andi Firdaus dianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Kedua bahwa sudah beberapa kali mendapat teguran dari DPP dan menasehati Ketua DPP KAI Sulsel, tetapi tidak indahkan.

Ketiga, PLT Ketua DPP Sulsel dalam putusan ini dinggap cakap dan mampu melaksanakan tugas yang diamanakan kepadanya.

Follow juga akun instagram official kami:

"Kami mempertegas kembali bahwa mulai pertanggal 26 November lalu, semua yang menjadi kegiatan organisasi baik manajemen, rekruitmen, tidak boleh dilakukan pengurus kemarin," paparnya.

Syamsuddin menyampaikan mulai hari ini DPD KAI dibawa kepengurusan Syamsuddin mulai membuka pendaftaran penerimaan untuk ujian advokat baru. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved