Fakta-fakta dan Penyebab Dokter di RSUD Enrekang Mogok Kerja, Bagaimana Nasib Pasien?

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG - Catatan buruk bagi pelayanan medis di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

Sejumlah dokter ahli dan dokter umum memilih mogok kerja di RSUD Massenrempulu Enrekang, Senin (10/12/2018).

Dirangkum tribunenrekang.com berikut penyebab para dokter ini mogok kerja.

Baca: Bandingkan Pernikahan Anak Pemilik Gudang Garam & Crazy Rich Surabayan, Jangan Kaget Lihat Pestanya!

Baca: Irman YL, Jufri Rahman, Ashari, Profesor UNM dan 6 Pejabat Incar Kursi Sekda Sulsel, Siapa Terpilih?

Baca: Daftar 19 Nama Dokter Makassar Dilantik Jadi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Hari Ini

1. 14 dokter ahli dan 5 dokter umum

Sejumlah dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Massenrempulu Enrekang melakukan mogok pelayanan, Senin (10/12/2018).

Akibatnya pelayanan medis di RSUD Massenrempulu tidak berjalan maksimal.

2. Penyebab dokter mogok kerja

Mogoknya para dokter yang terdiri dari 14 dokter ahli dan lima dokter umum yang bernaung dibawah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Enrekang tersebut lantaran uang Tambahan Penghasilan (TP) mereka belum dibayarkan.

Akibatnya, puluhan pasien rawat jalan di RSUD Massenrempulu terlantar tak mendapatkan pelayanan.

Padahal ada beberapa pasien yang rela datang dari pelosok, tapi tak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Jelas kita kecewa karena sudah jauh-jauh dari kampung mau berobat tapi tak ada dokter yang melayani, padahal kita datang sejak pagi," kata salah seorang pasien rawat jalan asal Kecamatan Anggeraja, Mulina, kepada TribunEnrekang.com.

3. Penjelasan Direktur RSUD Massenrempulu

Sementara Direktur RSUD Massenrempulu, dr Muh. Yusuf, membenarkan adanya pemogokan pelayanan yang dilakukan oleh para dokter di rumah sakit yang dipimpinya.

Bahkan, Ia mengakui faktor uang jasa tambahan penghasilan para dokter sudah enam bulan belum dibayarkan.

Itu lantaran, tahun ini Enrekang mengalami devisit anggaran sehingga sedikit mempengaruhi dan membuat pembayaran TP tersebut sedikit terlambat.

Namun, pihaknya sudah memperjuangkan hal itu hingga dimasukkan dalam APBD Perubahan 2018 dan telah disetujui hanya saja pembayaran tersebut masih dalam proses.