PPI Sulsel Gelar Bincang Politik Tidak Ada Ruang Bagi Koruptor Selama Pemerintahan Jokowi

PPI Sulsel menggelar bincang politik dalam rangka memperingati hari anti korupsi di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (6/12/2018).

PPI Sulsel Gelar Bincang Politik Tidak Ada Ruang Bagi Koruptor Selama Pemerintahan Jokowi
TRIBUN TIMUR/ABDUL AZIS
PPI Sulsel menggelar bincang politik dalam rangka memperingati hari anti korupsi di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Poros Muda Indonesia (PPI) Sulsel menggelar bincang politik dalam rangka memperingati hari anti korupsi di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (6/12/2018).

Acara itu dihadiri sekitar puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Sulsel. Tema bincang politik itu 'Tidak ada ruang bagi koruptor selama masa pemerintahan Jokowi".

Hadir sebagai narasumber bincang politik, Ketua Jaman Sulsel Risfayanti Muin, Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kota Makassar Usman Sofyan, mantan Jubir Nurdin Abdullah, Haeruddin Elu, dan Beni Iskandar.

Baca: Kementan Resmikan Agrowisata Durian di Kota Solok

Baca: Bupati Luwu Timur Minta Kades Data Warganya Tak Sekolah

Baca: Penasaran Nonton Ma Pasilaga Tedong di Toraja, Ini Jadwal Bulan Desember

Risfayanti Muin, mengatakan, Joko Widodo berkomitmen memberantas korupsi. Tidak hanya itu katanya, kasus-kasus yang terjadi juga transparan publikasinya.

"Itu artinya Pak Jokowi-JK tidak melindungi para pelaku kejahatan korupsi. Pemerintah beliau juga membuat sistem agar tidak terjadi tindakan korupsi," ungkap Risfayanti Muin, Kamis (6/12/2018).

Sistem yang dimaksud Risfayanti adalah e-budgeting transparan bagi publik untuk mengawal komitmen Jokowi. "Beliau dan keluarganya menjauhkan diri dalam bermain budget anggaran negara dan sampai hari ini belum ada tindak pidana terkait dengan keluarga Pak Jokowi," tegas Risfayanti.

Sementara Oso sapaan Usuman Sofyan, mengatakan bahwa negara tidak boleh lemah tentang pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari sejauhmana pemagangan kekuasaan dalam penanganan korupsi.

"Kalau ada masyarakat memberi laporan, maka diberikan penghargaan maksimal Rp 2 ratus juta. Artinya pemerintah punya keinginan yang cukup tinggi bahwa negara tidak boleh lemah dalam penanganan korupsi," jelasnya.

"Bagi kami di partai, Golkar lah yang mendeklarasikan diri dukung Jokowi, partai Golkar punya prinsip yang sama dengan Pak Jokowi. Partai Golkar terdepan dalam pemberantasan korupsi," ungkap Oso.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

A

Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved