Bapenda Sosialisasikan Perda Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Acara sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan pajak yang masuk dari pendapatan

Bapenda Sosialisasikan Perda Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
Hardiansyah/Tribunwajo.com
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Wajo melakukan sosialisasi Perda Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Ruang Pola, Kantor Bupati Wajo, Jl Rusa, Sengkang, Kamis (06/12/2018). 

Laporan wartawan TribunWajo.com, Hardiansyah Abdi Gunawan

TRIBUNWAJO.COM, WAJO - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Wajo melakukan sosialisasi terkait perubahan tentang pajak restoran dan pajak hiburan, Kamis (06/12/2018). Sosialisasi tersebut dilakukan di Ruang Pola, Kantor Bupati Wajo di Jl Rusa, Sengkang.

Acara sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan memaksimalkan pajak yang masuk dari pendapatan merupakan kontribusi untuk pendapatan daerah, potensi-potensi pajak yang masuk ke daerah.

Olehnya, kegiatan tersebut banyak dihadiri para pengusaha restoran dan pengusaha tempat hiburan. Juga, ada perwakilan camat se Kabupaten Wajo, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Wajo.

Baca: Mendagri Teken SK Angkat PTT Tenaga Medis di Seluruh Indonesia

Baca: BREAKING NEWS: Pasutri Bandar Narkoba Kampung Sapiria Diciduk, Bukti Sabu 100 Gram

Baca: Kejari Selayar Kini Punya Speedboat dari Kejaksaan Agung

Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih melibatkan stakeholder dan perwakilan dari perangkat daerah, kelurahan, dan desa supaya bisa menjadi wakil di desa kelurahan dan perangkat daerah nantinya dan sebanyak 80% pendapatan dari pajak.

Kepala Bapenda Wajo, Armayani mengungkapkan, kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 9 tahun 2018 tentang pajak restoran dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2018 tersebut adalah tahapan akhir penyusunan perda.

"Ini merupakan tahapan terakhir dari penyusunan Perda yang diadakan mulai dari awal tahun kemarin, ini kita revisi karena kita melihat potensi dari pajak restoran itu masih sangat besar, hasil uji petik kami belum ada pengusaha yang membayar 10%," kata Armayani, Kamis (06/12/2018).

Kurangnya pengusaha yang membayar pajak 10%, membuat Bapenda menggiatkan sosialisasi perda tersebut.

"Mereka butuh klasifikasi-klasifikasi yang dimuat dalam Perda, sambil ada alat yang memang kita tempatkan di sana untuk bisa monitor transaksi yang ada dan bila ini berjalan dengan baik ini juga bisa merekam ini bisa dua kali lipat dari target yang ada," katanya.

Keberpihakan Perda ini kepada pengusaha karena yang membayar pajak adalah pembeli atau konsumen, dan akan diupayakan dibuatkan sistem onlinekan. Jadi tidak ada yang ditarik langsung nantinya dari pengusaha.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

ii

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved