Mengapa Jokowi Harus Dua Periode? Ini Kata Ketua TKD Sulsel

Joko Widodo kembali maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Jika terpilih, pengusaha asal Solo itu akan memimpin Indonesia

Mengapa Jokowi Harus Dua Periode? Ini Kata Ketua TKD Sulsel
nur fajriani/tribun timur
Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Jokowi Ma'aruf, mengunjungi Kantor redaksi Tribun Timur, Jl Cendrawasih No.430 Kota Makassar. Rabu (5/12/2018) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --  Joko Widodo kembali maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019 mendatang. Jika terpilih, pengusaha asal Solo itu  akan memimpin Indonesia di periode keduanya.

Lalu kenapa Jokowi harus dua periode? ada beberapa alasan yang dipaparkan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Sulsel, Syamsul Bachri, saat mengunjungi kantor Tribun Timur, Rabu (5/12/2018).

Baca: Harga Garam Murah, Begini Harapan Petani Garam di Jeneponto untuk Pemerintah

Baca: Lawan PSMS, Robert : Tunjukkan Harga Diri Kita

Syamsul berpandangan bahwa priode pertama Pak Jokowi telah banyak kinerja yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, katanya, kita harus meyakinkan masyarakat bahwa ini perlu dilanjutkan untuk priode kedua sehingga berbagai hal-hal yang masih tahap perampungan bisa dituntaskan di priode kedua.

“Itu makna presiden dua priode, dimaksudkan untuk memberi kesempatan untuk merampungkan tugas-tugas yang belum selesai di priode pertama. Memang kami merasakan di Sulawesi Selatan bahwa meskipun hoax-hoax bukan muncul dari sini, saya belum mendapat hoax yang bersumber dari Sulsel, tapi cukup menganggu dan merasuki pikiran masyarakat Sulsel,” ungkap Syamsul.

TKD Sulsel juga punya tugas khusus dari Jokowi-Ma’ruf. Kata Syamsul, yaitu menyampaikan program-program yang telah dicapai Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla sekaligus mengkalrifikasi informasi-informasi yang meyesatkan atau berita bohong.

Hadir mendampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu, Andi Wilda Pabokori (PDIP) Ferry Tandiari, Andi Dala Atika (Golkar), Mallapiang (PPP), Mulyati (PKPI), Nuridayanti Mas (PSI)
Awing Yahya (Golkar), Sanusi Ramadhan (Perindo) dan Risfayanti (PDIP).

Baca: Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Luwu Utara Berganti, Kini Dijabat Muh Yusuf R

Baca: Pamerkan Puisi Ininnawa, SDN 57 Bulu-bulu Juara I SPMI Tingkat Sulsel

“Banyak sekali hoax-hoax yang muncul dari Jakarta tentang Pak Jokowi. Misalnya pemerintahan Pak Jokowi tidak akrab dengan umat Islam, mengkriminilisasi ulama dan lain sebagainya. Kemudian persoalan tenagakerja asing khususnya Cina dan Jokowi dilatarbelakangi seolah-olah PKI dan lain-lain,” kata Syamsul, Rabu (5/11/2018).

“Ini tentu berita-berita menyesatkan, bisa mempengaharui opini dan pandangan publik tentang Pak Jokowi. Tentu tugas kami mencoba mengklarifikasi semuanya bahwa berita atau informasi itu tidak benar,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI periode 2009-2014 tersebut.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

i
Penulis: Abdul Azis
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved