30 Tenaga Pendidik dan Kesehatan Luwu Utara Diajar Pahami Hak Anak

30 tenaga pendidik dan kesehatan mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar Dinas P2PA Kabupaten Luwu Utara

30 Tenaga Pendidik dan Kesehatan Luwu Utara Diajar Pahami Hak Anak
Humas Pemkab Luwu Utara
Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani di sela-sela pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kabupaten Luwu Utara, Selasa (4/12/2018). 

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Sebanyak 30 tenaga pendidik dan kesehatan mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kabupaten Luwu Utara, Selasa (4/12/2018).

Pelatihan yang dibuka Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani dihelat selama dua hari di Aula Hotel Remaja Indah, Masamba dan menghadirkan narasumber dari DP2PA Provinsi Sulawesi Selatan.

"Pelatihan KHA ini bertujuan untuk memberi inspirasi dan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dalam memahami hak anak di dalam pemberian layanan," kata Kepala DP2PA Luwu Utara, Nurhusnah.

Baca: Unit Resmob Polres Tana Toraja Identifikasi TKP Pencurian di Toko Handphone Rantepao

Baca: Ekspor Sepeda Motor Yamaha Sudah Tembus 1,5 Juta Unit, Diapresiasi Jokowi

Baca: Mabuk Gorilla, Steven Tabrak Dansat Brimob Sulsel Ini Fakta-faktanya Bagaimana Nasib Steven?

Baca: Berikut Agenda Bupati Luwu Utara Sepanjang Hari Ini

Di Luwu Utara anak usia 0-18 tahun sekitar 124.000 jiwa dan membutuhkan kebijakan untuk mendapatkan perlindungan dari semua pemangku kepentingan.

"PR bagi kita semua adalah implementasi dari regulasi yang ada, tidak sekadar di baca. Minimnya sosialisasi juga menjadi tantangan, termasuk pengetahuan terkait KHA," timpal Indah.

Indah menegaskan, dalam pemberian layanan, pemberi dan penerima layanan harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya.

"Jadi dimulai dari kita sebagai pemberi layanan yang harus memahami, kemudian menyampaikan kepada anak sebagai penerima layanan. Misalnya di sekolah dan fasilitas kesehatan, hak-hak apa saja yang mereka dapatkan dan kewajiban apa saja yang mereka harus laksanakan. Sebab tidak bisa dipungkiri guru di sisi lain adalah tulang punggung yang sangat memengaruhi pembentukan karakter anak di sekolah," jelas dia.

Indah menambahkan, KHA tidak hanya mengatur hak-hak sipil anak, tapi juga hak politik, sosial, ekonomi, dan kultural anak-anak.

"Untuk itu keberadaan kita sebagai pelayan masyarakat harus memiliki makna bagi penerima layanan. Tenaga pendidik dan tenaga kesehatan diharapkan menjadi diseminator, menjadi contoh di tempat kerja masing-masing dalam pemenuhan hak-hak anak," pesan Indah.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

ii
Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved