Fraksi Demokrat dan Golkar Tolak Program MARASA Gubernur Sulbar

Fraksi Demokrat dan fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, tolak program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) Gubernur Ali Baal Mas

Fraksi Demokrat dan Golkar Tolak Program MARASA Gubernur Sulbar
tribunsulbar.com/nurhadi
Rapat paripurna pemandangan akhir fraksi DPRD Sulbar terhadap Ranperda APBD Sulbar 2019 di gedung DPRD Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Kamis (29/11/2018) malam. 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Fraksi Demokrat dan fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, tolak program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) Gubernur Ali Baal Masdar (ABM).

Program MARASA merupakan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintahan Ali Baal Masdar - Enny Angraeny Anwar (ABM-Enny) yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan, juga mengatasi permasalahan stantin, yang menjadi masalah utama di Sulbar.

Penolakan itu disampaikan oleh juru bicara fraksi Demokrat dan fraksi Golkar dalam sidang paripurna pemandangan akhir fraksi terhadap Ranperda APBD Sulbar 2019, di gedung DPRD, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kamis (29/11/2018) malam.

Baca: Menang Telak, Persidrap Melaju ke Final LDN 2018

Baca: Deddy Corbuzier Ungkap Harga Artis Settingan, Bahas Vicky Prasetyo dan Angel Lelga

Baca: Ratusan ASN di Pangkep Pensiun Tahun ini, Ada yang Lanjut Karier di Politik

Juru bicara fraksi Demokrat, Hj. Fatmawati, saat menyampaikan pandangan akhir fraksi Demokrat mengatakan, penolakan program MARASA oleh fraksi Demokrat, karena dalam kajian atau pembahasan yanh dilakukan secara maraton, dinilai belum memiliki regulasi atau payung hukum yang jelas.

"Kami berharap kepada Pemrov untuk lebih fokus saja dalam pengembangan IPM, karena dalam kajian kami Pemprov belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SDM kepada intansi terkait,"kata Hj. Fatmawati.

Ia menyarankan, agar mantan Bupati Polman dua periode itu belajar dari pengalaman buruk di tahun anggaran 2018, banyaknya tender proyek yang gagal dilaksanakan.

"Ini dikarenakan tidak mampunya pokja di ULP bekerja profesional. Sehingga kami berharap untuk mengevaluasi secara menyeluruh sehingga hal serupa tidak terjadi lagi,"ujarnya.

Senada dengan Hj. Marini Aryakati juru bicara fraksi Golkar, menilai program MARASA gubernur Sulbar belum layak untuk dilaksanakan karena belum memiliki alas hukum yang jelas.

"Kami melihat program ini belum jelas dasar, sehingga kami dari fraksi Golkar berkesimpulan, menolak program MARASA dalam Ranperda APBD 2019,"kata Hj. Marini.

Sementara fraksi lainnya, masing-masing Gerinda, PAN, Fraksi Indonesia Hebat dan Fraksi Keumatan, menyarankan gubernur Sulbar untuk mengupayakan membuat payung hukum yang jelas terhadap program tersebut.

Sementara, fraksi PDIP memilih walk out dari sidang paripurna, karena menilai banyak poin permasalah dalam Ranperda APBD yang belum dituntaskan sebelum disepakati.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) saat ditemui usai rapat paripurna, Jumat (30/11/2018) Pukul 00.50 Wita, mengatakan, program MARASA tidak mesti dibuatkan alas hukum tersendiri karena sudah masuk dalam Perda RPJDM.

"Program MARASA ini sudah masuk dalam Perda RPJMD dan sudah disahkan oleh DPRD. Jadi tidak perlu dibuatkan payung hukum lagi, karena nanti dobel,"kata Ali Baal.

"Itu sudah masuk dalam Perda sebagai program prioritas, jadi saya rasa tidak perlu lagi payung hukum tersendiri,"tambahnya.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved