BREAKING NEWS: Fraksi PDIP Tolak Ranperda APBD Sulbar 2019

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak Ranperda Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2019.

BREAKING NEWS: Fraksi PDIP Tolak Ranperda APBD Sulbar 2019
nurhadi
Tiga anggota DPRD Fraksi PDIP yang walk out dari sidang paripurna penetapan APBD Sulbar 2019, Kamis (29/11/2018) malam 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak Ranperda Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Sulbar 2019.

Usai menyatakan menolak yang disampaikan oleh ketua fraksi, Rahayu, fraksi PDIP pun juga menyatakan walk out dari sidang paripurna pemandangan akhir fraksi terhadap Rancangan APBD Sulbar 2019, Kamis (29/11/2018) malam.

Pantauan TribunSulbar.com, ketua fraksi PDIP, Rahayu dan dua anggota fraksi yang hadir dalam sidang paripurna yakni, Ahmad Istiqlal Ismail dan Abdul Halim, bersama-sama meninggalkan ruangan sidang yang dihadiri gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) dan Sekertaris Daerah Muhammad Idris DP.

Baca: 203 Instansi Segera Umumkan Instansi Hasil Tes SKD dan Peserta Tes SKB CPNS 2018, Pantau Link Ini

Baca: Cuaca Berawan di Selayar, Wilayah Perairan Aman

Baca: Danny Beri Penghargaan ke Pejuang Sanitasi di 15 Kecamatan di Makassar

"Kami fraksi secara tegas menyatakan menolak Ranperda APBD Sulbar 2019,"kata Rayu, yang ditemui usai keluar dari ruangan sidang kepada TribunSulbar.com.

Rahayu mengatakan, ada sejumlah poin mereka nilai masalah, termasuk pembahasan APBD yangmenurutnya terlalu terburu-buru dan diburu.

"Salah satu poinnya yang kami nilai masalah adalah, bantuan Rp 10 miliar untuk Kopertis. Sejak kapan Pemprov melakukan Mou dengan Kopertis, kok tiba-tiba dianggarkan Rp 10 miliar dalam Ranperda APBD,"ujar politisi asal Pasangkayu itu.

Menurut Rahayu, hal tersebut melanggar Permendagri 32 tahun 2011, kalau tetap diberikan kepada Kopertis, karena Kopertis tidak berkedudukan di Sulbar.

"Tidak masuk akal ini. Karena kita tidak pernah mendengan ada kerjasama antara dua pihak,"ucapnya.

Kemudian yang menjadi sorotan fraksi PDIP adalah, anggaran Rp 54 miliar, yang dialokasikan untuk dana bantuan khusus ke kabupten-kabupten. Menurutnya, itu juga tidak jelas.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved