Advertorial

PPSDM Kemendagri Makassar FGD Peningkatan Kompetensi ASN

PPSDM Kemendagri Regional Makassar menggelar FGD Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pemerintahan ASN Pemda

PPSDM Kemendagri Makassar FGD Peningkatan Kompetensi ASN - ppsdm-kemendagri-regional.jpg
PPSDM Kemendagri Regional Makassar
PPSDM Kemendagri Regional Makassar menggelar FGD Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pemerintahan ASN Pemda Pasca Berlakunya Permendagri No 85 Tahun 2017.
PPSDM Kemendagri Makassar FGD Peningkatan Kompetensi ASN - ppsdm-kemendagri-regional-makassar-menggelar-fgd.jpg
PPSDM Kemendagri Regional Makassar
PPSDM Kemendagri Regional Makassar menggelar FGD Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pemerintahan ASN Pemda Pasca Berlakunya Permendagri No 85 Tahun 2017.
PPSDM Kemendagri Makassar FGD Peningkatan Kompetensi ASN - pusat-pengembangan-sumber-daya-manusia-ppsdm-kemendagri-regional-makassar1.jpg
fahrisal/tribuntimur.com
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar, menggelar FGD Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pemerintahan ASN Pemda Pasca Berlakunya Permendagri No 85 Tahun 2017, di Gammara Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Selasa (27/11/2018).

MAKASSAR - Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendagri Regional Makassar, menggelar FGD Pemantapan Peningkatan Kompetensi Pemerintahan ASN Pemda Pasca Berlakunya Permendagri No 85 Tahun 2017.

FGD dengan sasaran peserta ASN Pemda di wilayah kerja PPSDM Regional Makassar sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2017, dihadiri puluhan Pejabat Eselon II, III, dan IV dari wilayah Sulsel-Sulbar-Gorontalo yang pelaksanaannya digelar di Gammara Hotel, Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Selasa (27/11/2018).

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengonsolidasikan arti penting hadirnya Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah..

Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar Laode M Salmar dalam sambutannya mengatakan, forum ini sangat penting untuk mendalami lebih jauh gagasan pengembangan kompetensi pemerintahan ASN khusunya di daerah dalam upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Saat ini, distribusi PNS di daerah sekitar 79 persen, sedangkan selebihnya bekerja pada instansi pusat, sehingga penyelenggaraan forum ini penting dan bermakna," kata Laode.

Laode mengatakan, dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional maka saat ini adalah eranya sertifikasi kompetensi, termasuk setiap ASN di lingkungan Pemda harus mencapai standar kompetensi pemerintahan yang ditentukan dalam menduduki Jabatan ASN pada perangkat daerah.

“Dalam mengawal maksud tersebut, Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di antaranya pada pasal 6, diatur bahwa, pembinaan dilakukan melalui pendekatan, pendidikan, pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi penyelenggaran pemerintahan," kata dia.

Lanjut Laode, gagasan kompetensi pemerintahan sebenarnya telah ditegaskan dalam kebijakan undang-undang Pemda pada empat tahun lalu, dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tapi yang jelas, upaya pemenuhan kompetensi pemerintahan ini tetap harus mempertimbangkan ‘nalar’ daerah dalam memetakan kebutuhannya yang tidak bisa secara serampangan menyamaratakan kebutuhan pengembangan kompetensi dengan daerah lainnya ataupun ada daerah melakukan ‘taklid’ kepada daerah lainnya” pungkas La Ode.

Di penghujung sambutannya, Kepala PPSDM Regional Makassar menegaskan bahwa penyelenggara pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatannya, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemda perlu dibina secara profesional, dan hadirnya gagasan kompetensi pemerintahan ini harus dipandang sebagai upaya diversifikasi substansi dalam mengoptimalkan kebijakan desentralisasi dalam kerangka NKRI. .(Adv)

Editor: Suryana Anas
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved