VIDEO: Panwaslu Benteng Rakor Pengawasan Pemilu Partisipatif

Panwaslu Kecamatan Benteng menggelar rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif di Warkop Tanadoang, Kecamatan Benteng

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Panwaslu Kecamatan Benteng menggelar rapat koordinasi pengawasan pemilu partisipatif di Warkop Tanadoang, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Senin (26/11/2018).

Dihadiri ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Suharno, Ketua Panwascam Kecamatan Benteng, Muhammad Nurwalid, Danpos Kodim 1415 Selayar Pelda Marwan, camat Benteng, PPK Benteng, ketua partai politik para lurah, PPS Kecamatan Benteng dan undangan lainnya.

Baca: Sama-sama Tandang Pekan 33, Ini Hitung-hitungan & Statistik PSM-Persija Jakarta Siapa Juara Liga 1?

Baca: Akhirnya Terungkap Alasan Sebenarnya Reino Barack Putuskan Luna Maya, Kini Pacari Syahrini?

Baca: Video Hilman Syah Kiper Masa Depan PSM Makassar Banjir Pujian Usai Menang Besar vs Bali United

Muhammad Nurwalid mengatakan, peranan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif antara lain memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat dan memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas, serta meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemuinya.

Baca: Giliran Rocky Gerung Dipanggil Polisi Saksi Hoax Ratna Sarumpaet & Daftar Tokoh Sudah Diperiksa

Baca: Wagub Sulsel Irup di Hari Guru Nasional

Baca: Dulu Defisit, Menteri Pertanian Genjot Ekspor Neraca Perdagangan Durian Kini Surplus 733 Ton

Menurutnya laporan pengawasan pemilu partisipatif masyarakat tersebut harus memenuhi syarat 5W+H, artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya, bagaimana kronologis kejadiannya.

Suharno menambahkan bahwa saat ini melakukan proses tahapan penting yaitu proses tehapan kampanye, selain tahapan kampanye paling penting, daftar pemilih saat ini prosesnya dipleno di tingkat Nasional itu ternyata belum ditetapkan, Bawaslu dalam hal ini memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan khususnya daftar pemilih tetap.(*)

Penulis: Nurwahidah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved