Fraksi Ngotot Bahas APBD Sulsel 2019 di Sidang Komisi, Ini Kata Roem dan Ulla?

Soal mereka yang tidak hadiri pembahasan di komisi dan banggar, kata Ulla sapaan Ni'matullah, DPRD Sulsel tidak pusing.

Fraksi Ngotot Bahas APBD Sulsel 2019 di Sidang Komisi, Ini Kata Roem dan Ulla?
tribun timur/abdul aziz alimuddin
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel HM Roem Muin (kiri) berharap agar sisa waktu yang ada dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membahas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel HM Roem Muin berharap agar sisa waktu yang ada dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk membahas Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Hal itu dikatakan Roem usai memimpin paripurna mendengarkan jawaban Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2019 di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Jumat (23/11/2018).

"Jadi sisa waktu yang ada, banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan rapat membahas itu. Anggota banggar-banggar ini kan juga anggota komisi yang akan melakukan pendalaman bersama OPD (organisasi perangkatan daerah)," jelas Roem di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (23/11/2018).

Baca: 2 Jam Komisi E DPRD Sulsel Tunggu Dinas Pendidikan dan Kesehatan Pemprov, Tapi Juga Tidak Hadir

Baca: Pemprov Harap Jalan Kompas Tak Kandas Karena Pembebasan Lahan

"Jadi anggota banggar silakan menyesuaikan diri dengan bidang komisinya. Waktu satu minggu kan tidak mungkin bisa selesaikan dengan 38 OPD. Jadi ini betul-betul percepatan kalau dibahas di banggar," tegas Roem tanpa menegaskan harus dibahas di komisi atau tidak.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Rahim Bone, menegaskan, pola yang diinginkan pihak eksekutif sudah tepat. "Dengan pola ini (dibahas di banggar) kita mau lakukan cepat," katanya.

Soal mereka yang tidak hadiri pembahasan di komisi dan banggar, kata Ulla sapaan Ni'matullah, DPRD Sulsel tidak pusing.

"Kalau mereka (OPD) tidak hadir kita tidak bisa tindak-ki, tapi kalau tidak hadir dia yang rugi karena RKA (rencana kerja dan anggaran) kita bahas. Kalau ada RKA OPD tidak masuk akal, maka kita coret, tapi kalau dia hadir dia bisa jelaskan sehingga bisa saja kita pertimbangkan," jelas Ulla.

Ulla memastikan bahwa pembahasan tetap jalan meski tidak ada OPD hadir. Menurutnya,ada atau tidak ada tetap dibahas.

"Nanti komisi laporkan di banggar ini prioritas. Ini hanya bahasa. Intinya kita sudah komitmen agar ini dipercepat. Kalau ikuti jadwal, dua bulan belum tentu selesai. Intinya PP 12 mengapa harus dibahas bersama banggar agar semua berjalan lancar dan tidak berlarut-larut. Jangan lama-lama," lanjut Ulla. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Abdul Azis
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved