Fraksi Gerindra Sulsel Minta APBD Tahun Anggaran 2019 Digodok di Komisi

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulsel HM Roem Muin, di dampingi dua wakilnya, Ni'matullah Rahim Bone (Partai Demokrat) dan Syahruddin Alrif (Nasdem).

Fraksi Gerindra Sulsel Minta APBD Tahun Anggaran 2019 Digodok di Komisi
tribun timur/saldi irawan
Suasana rapat di Ruang Paripurna Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, kota Makassar, Jumat (23/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gemuruh tepuk tangan dari sejumlah peserta paripurna membahana di ruang paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Kota Makassar, Jumat (23/11/2018) sekitar pukul 16.15 wita, saat Fraksi Gerindra mendapat kesempatan menanggapi jawaban Gubernur Sulsel.

Paripurna mendengarkan jawaban Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah (NA), terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 digelar sore.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulsel HM Roem Muin, di dampingi dua wakilnya, Ni'matullah Rahim Bone (Partai Demokrat) dan Syahruddin Alrif (Nasdem). Sementara Yusran Sofyan (Gerindra) dan Ashabul Khafi (PAN) tidak hadir.

Baca: Tanpa Minum Air Putih di Podium, Nurdin Abdullah Lancar Bacakan Pandangan Umum Fraksi

Baca: Ini Fakta-fakta Rapat Paripurna DPRD Sulsel, dari Skorsing hingga Speaker Mendadak Padam

"Fraksi Gerindra sudah bisa menerima namun untuk mendalaminya, kami minta APBD ini diamanti melalui rapat-rapat komisi. Sehingga, harus ada rapat komisi. Nama rapatnya silakan dinamakan apa saja," kata Marjono usai fraksi Golkar dan Demokrat menyampaikan pendapatnya terkait jawaban Gubernur Sulsel, Jumat (23/11/2018).

Sementara Andi Irwandi Natsir yang mewakili fraksi PAN DPRD Sulsel tidak banyak komentar. Menurutnya, Fraksi PAN berkomitmen mengawal seluruh program prioritas Pemprov Sulsel.

"Kami juga menegaskan, pembahasan dilakukan sesuai dengan PP (nomor 12 tahun 2018) tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan," bebernya

"Kami Fraksi PAN dengan ini menyatakan menerima. Kami berkomitmen mengawal seluruhnya, tapi pembahasan harus sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018. (tentang) pedoman penyusunan tata tertib dewan," kata Irwan.

"Pada prinsipnya kami sepakat, tetapi jangan TP2D saja yang hadir dalam pembahasan selanjutnya, tetapi harus ada juga OPD," tegas Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulsel Muslim Salam.

Fraksi PPP DPRD Sulsel juga menerima pembahasan APBD 2019 dilanjutkan setelah mendengarkan jawaban dari Gubernur Sulawesi Selatan. "Kami menerima dan memahami. Legislatif dan eksekutif harusnya harmonis," kata Mansur Masang.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved