Idham Arsyad: Sawah Produktif Tak Boleh Beralih Fungsi

Menanggapi hal itu, Idham Arsyad, caleg DPR RI Dapil III Sulsel dari PKB, mengatakan, seluruh elemen bangsa harus memastikan sawah tetap ada

Idham Arsyad: Sawah Produktif Tak Boleh Beralih Fungsi
HANDOVER
Ketua Pokja Masyarakat Sipil Kementerian Desa PDTT, Idham Arsyad nyaleg untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sulawesi Selatan III dengan mengedarai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru-baru ini merilis data kian menyusutnya lahan pertanian produktif selama lima tahun terakhir. Sepanjang 2013-2018 seluas 645.855 hektar sawah produktif hilang karena beralih fungsi menjadi proyek infrastruktur dan industri di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal itu, Idham Arsyad, caleg DPR RI Dapil III Sulsel dari PKB, mengatakan, seluruh elemen bangsa harus memastikan sawah tetap ada. Sebab menurutnya, pasokan pangan untuk bangsa sebagian besar dari pertanian sawah.

"Bila sawah terus menerus dialihfungsikan ke sektor non pertanian, bangsa ini terancam kelaparan massal," tegas Idham, Kamis (22/11/2018).

Bilapun impor pangan dijadikan jawaban untuk mengantisipasi krisis pangan, itu bukanlah solusi efektif, sebab kata Idham, kemampuan finansial melakukan impor pangan ada batasnya.

"Seberapa lama negara kita mampu melakukan impor," ujar Idham.

Apalagi, negeri kita adalah negeri kaya lahan. Cuma saja pengelolaannya terkadang bukan untuk keperluan bersama rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok masing-masing.

Mantan Sekjend Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) ini menganjurkan agar pemerintah dan wakil rakyat memikirkan dengan serius penyusutan areal sawah pertanian ini.

Sebab menurutnya, bila sawah berkurang jumlahnya, maka kerawanan pangan berpotensi melanda. Bila itu yang terjadi, lanjut idham, akan terjadi guncangan ekonomi yang dahsyat.

"Bila ekonomi terguncang  akibat problem pangan, maka korbannya merebak hingga ke level sosial bawah, nah ini yang berbahaya," ungkapnya.

Olehnya itu, idham menyarankan perlunya adanya kebijakan strategis untuk memastikan sawah tetap ada. Pembangunan sah-sah saja dijalankan, tapi pembangunan tak boleh menggulung sawah-sawah produktif rakyat. Sawah tak boleh tiada.

"Apalagi yang bergelut ditengah sawah-sawah itu adalah rakyat tani kita. Merekalah yang memberi kita makan," katanya.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved