10 Bulan, 122 Kasus Perceraian di Sinjai. Wakil Bupati Ikut Prihatin!

Jika dirata-ratakan, maka sebanyak dua perempuan di Kabupaten Sinjai menjanda setiap pekan.

10 Bulan, 122 Kasus Perceraian di Sinjai. Wakil Bupati Ikut Prihatin!
INT
Ilustrasi 

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sinjai merilis 122 warga menjanda pada periode 1 Januari hingga Oktober 2018.

Kepala Seksi Bimbingan Islam Kemenag Sinjai, Syamsul Bahri, menyampaikan, angka perceraian selama 10 bulan tahun ini sementara 122 orang.

Angka tersebut turun dari periode yang sama tahun 2017 yakni mencapai 182 orang dan tahun 2016 sebanyak 191 orang yang menjanda.

Syamsul Bahri menjelaskan, Rabu (16/11/2018), jumlah kasus perceraian itu kemungkinan bertambah, sebab belum termasuk bulan November dan Desember.

Jika dirata-ratakan, maka sebanyak dua perempuan di Kabupaten Sinjai menjanda setiap pekan.

Penyebab perceraian di Sinjai beragam, namun terbanyak karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Syamsul, pemicu kekerasan dalam rumah tangga karena faktor ekonomi, minuman keras, dan kasus selingkuh atau hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka.

Mengantisipasi banyaknya kasus perceraian di Sinjai, Bimas Islam Sinjai terus mengaktifkan penyuluh untuk terus melakukan pembinaan kepada warga, khususnya yang sedang berkasus dalam proses perceraian.

Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong (kiri), bersama warga, beberapa waktu lalu
Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong (kiri), bersama warga, beberapa waktu lalu (HANDOVER)

Mereka juga mempertajam materi saat pemberian kursus calon pengantin pada kantor urusan agama (KUA) di masing-masing kecamatan di Sinjai.

Wakil Bupati Sinjai, A Kartini Ottong, ikut prihatin terkait tingginya angka perceraian warga di Kabupaten Sinjai, selama Januari hingga Oktober 2018.

Dalam waktu dekat, menurut wakil bupati, Dinas Pemberdayaan Perempuan Sinjai dan Kementerian Agama akan kolaborasi untuk mencari solusi.

"Luar biasa tingkat perceraian. Penyebabnya kekerasan, minuman keras (miras) dan ekonomi. Tentu harus ada kebijakan dari pemerintah daerah yaitu stop pernikahan usia dini,” kata Kartini, Rabu (14/11).

“Dalam waktu dekat, ada MoU antara Kemenag dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Hal ini bisa meminimalisir terjadinya perceraian, karena nanti menikah kalau sudah matang," tambahnya.

Sedangkan di bidang keagamaan, harus diperbanyak materi ceramah atau saat khutbah Jumat mengenai dampak minuman keras. (*)

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Insan Ikhlas Djalil
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved