GERTAK Minta MA Tidak Lakukan Peradilan Sesat Kasus Lapangan Gembira Toraja Utara

Kasus sengketa lahan yang dibangun beberapa fasilitas publik pelayanan Pemkab Toraja Utara dan Pemprov Sulsel

GERTAK Minta MA Tidak Lakukan Peradilan Sesat Kasus Lapangan Gembira Toraja Utara
ist
GERTAK saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (08/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Sejumlah tokoh masyarakat dan para pengacara asal Toraja yang tergabung dalam Gerakan Toraja Peduli Keadilan (GERTAK) menduga terjadi praktik peradilan sesat pada kasus sengketa lahan Lapangan Gembira, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara, Sulsel.

Kasus sengketa lahan yang dibangun beberapa fasilitas publik pelayanan Pemkab Toraja Utara dan Pemprov Sulsel, lokasi SMAN 2 Rantepao, terancam disita penggugat yang mengklaim hak miliknya.

GERTAK menduga para penggugat ada keterkaitan keluarga dan mengunakan pengaruh jabatan oknum petinggi Mahkamah Agung (MA) RI berinisial HA untuk kepentingan perkara tersebut.

"Diduga ada pengaruh jabatan, saksi persidangan menyebutkan petinggi MA sebagai salah satu ahli waris Haji Ali, maka itu GERTAK siap memberikan bantuan hukum serta akan mengawal upaya hukum kasasi yang sedang berproses, demi tegaknya hukum keadilan," tutur Ketua GERTAK, Pither Singkali saat konferensi pers di Jakarta (08/11/2018).

Para penggugat lahan yaitu Mohammad Irfan, Hj Fauziah, Hj Tjeke Ali dan Hj Heriyah Ali, memiliki hubungan keluarga dekat dengan HA.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja disoroti karena memenangkan penggugat tanpa bukti autentik, sebab mengajukan bukti hanya berupa fotocopy dan kesaksian yang didengar dari orang belanda yaitu, Testimonium De Auditu.

Kemudian, di Pengadilan Tinggi Makassar justru kembali diperkuat dan dimenangkan para pengugat sehingga membuat geram segenap warga Toraja dan keluarga alumni SMAN 2 Rantepao, yang memutuskan perkara berdasarkan bukti fotocopy serta kesaksian saksi yang didengar dari orang lain.

Dalam amar putusan PN Makale yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Makassar memerintahkan Pemkab Toraja Utara mengosongkan sengketa serta membayar ganti rugi materil dan immateriil sebesar Rp 650 Miliar.

"Ini berbahaya dan melecehkan keadilan, seharusnya pengadilan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, ini adalah praktik peradilan sesat, maka masyarakat Toraja melakukan perlawanan keras," ucapnya.

Saat ini, GERTAK mengambil langkah memperingatkan MA yang akan menangani kasasi ini agar tidak ikut melakukan peradilan sesat.

"Siapapun itu, termasuk oknum HA yang mencoba bermain api mengintervensi kasus ini akan menghadapi perlawanan besar dan keras dari masyarakat Toraja," tegas Pither yang juga mantan aktivis Geppmator.

Penulis: Risnawati M
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved