Diduga Lakukan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Luwu Periksa Kepala OPD

Bawaslu Kabupaten Luwu telah memeriksa dan melakikan klarifikasi terhadap salah satu oknum Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Diduga Lakukan Pelanggaran Netralitas ASN, Bawaslu Luwu Periksa Kepala OPD
HANDOVER
Ketua Bawaslu Luwu, Abdul Latif Idris (kanan), Kaharuddin (kiri). 

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu telah memeriksa dan melakikan klarifikasi terhadap salah satu oknum Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Luwu.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner Bawaslu Luwu, Kaharuddin, Minggu (4/11/2018).

Dimana, Kepala OPD tersebut berinisial HRJ diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Asas Netralitas ASN.

Baca: Wakil Bupati Bulukumba Puji Kiprah Muhammadiyah

Baca: Bersama Dirut Tonasa, Gubernur Sulsel Lepas 20 Ribu Benih Ikan

Baca: Deng Ical Minta Mahasiswa Tinggalkan Sikap Apatis

"Setiap dugaan pelanggaran akan kita proses sesuai dengan mekanisme penanganan pelangggaran, baik itu temuan ataupun laporan. Dan dua hari yang lalu kami memang telah melakukan klarifikasi terhadap salah satu oknum kepala Dinas di jajaran pemerintah Daerah Kabupaten Luwu," kata Kaharuddin.

Klarifikasi tersebut dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut adanya temuan terhadap dugaan pelanggaran.

"Penegakan hukum mendudukkan semua orang sama dimata hukum. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran pemilu pasti akan kami proses," tegasnya.

Baca: VIDEO: Suasana Permandian Air Panas Pincara Luwu Utara di Akhir Pekan

Baca: Laziz Wahdah Sunat 96 Anak di Luwu Utara

Baca: Razia Malam, Polres Palopo Amankan Warga Luwu Utara Bawa Sajam

Sementara itu, Ketua Bawaslu Luwu, Abdul Latif Idris mengingatkan seluruh ASN, kepala desa dan jajarannya, untuk menjaga netralitasnya agar tidak berimplikasi hukum kedepannya.

"Kita berharap ASN, kepala desa dan jajarannya, berihktiar turut menciptakan demokrasi yang bermartabat. Dalam satu bulan terakhir ini kami telah memeriksa dua ASN, sebelumnya berinisial H dan dua hari yang lalu oknum Kadis berinisial HRJ,"ucap Latif Idris.

Sekedar diketahui, Bawaslu Luwu dalam masa kampanye juga konsen melakukan pengawasan terhadap pelaksana, peserta dan tim kampanye yang dilarang menggunakan fasilitas pemerintah.

Seperti gedung sekolah, tempat ibadah untuk berkampanye. Selain itu juga dilarang menjanjikan atau memberikan materi lainnya pada pemilih, karena berdampak tindak pidana pemilu.(*)

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved