Tak Dapat Kartu Pemilih Pilkades, Warga Bonto Matene Maros Protes

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Jelang pemilihan kepala desa yang akan digelar serentak pada 31 Oktober 2018, berbagai masalah bermunculan di Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Maros.

Kali ini, warga mengeluh lantaran tidak mendapat undangan pencoblosan dari Panitia Pilkades. Padahal warga tersebut, sudah memiliki hak pilih, Senin (30/10/2018).

Sebelumnya, Bontomatene memanas, lantaran adanya Cakades yang diduga menggunakan ijazah palsu. Namun tetap diloloskan untuk bertarung.

Seorang warga, Nani mengatakan, sejumlah pemilih mengeluh lantaran Panitia Pilkades tidak memberikannya kartu pemilih. Padahal di rumahnya ada tujuh wajib plilih.

"Contohnya, di rumah saya ada tujuh orang wajib pilih. Tapi yang diberi undangan hanya dua orang. Saya sudah pernah datangi Panitia, tapi tetap tidak diberikan kartu pemilih," kata Nani.

Panitia Pilkades hanya meminta Nani membawa KTP dan Kartu Keluarga ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat akan memilih.

Panitia Pilkades hanya memberikan kartu pemilih kepada warga, berdasarkan data penduduk yang ada di kantor desa. Warga yang tidak terdata, dinilai bukan pemilik suara.

"Kata panitia, yang diberikan surat pangilan harus terdaftar di desa. Panggilan pemilih yang dikeluarkan sesuai data di desa. Bikin heran, kok saya tidak terdaftar sebagai warga," katanya.

Padahal saat Pemilihan Gubernur Sulsel, Nani terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dia juga mencoblos calon gubernur yang diinginkannya.

Bahkan, ada beberapa warga lain, yang yang baru-baru berdomisili di Bontomatene, mendapat undangan pencoblosan gubernur.

"Nah, yang lebih membingunkan, ada satu dusun yang berpenduduk sekitar 1.029 jiwa. Namun hanya sekira 50 persen yang mendapat surat pangilan pencoblosan," katanya.

Rerata warga yang tidak mendapat panggilan memilih, merupakan penduduk asli Bontomatete.

Dia curiga, ada permainan antara pihak desa dan panitia yang telah dibentuk. Seperti lima tahun lalu, semua warga dibuatkan surat pencoblosan. Namun kartu tersebut tidak diedar maksimal.

"Lima tahun lalu, ada warga yang mendapat panggilan. Namun surat itu tidak sampai ke pemiliknya. Makanya, ada oknum yang menggunakan kartu pemilih itu, untuk mencoblos calon tertentu," katanya.

Sementara, Panitia Pilkades Bontomatene, Junarko mengaku tidak mengetahui permasalahan pembagian kartu pemilih tersebut.

Junarko tidak pernah dilibatkan jika ada rapat atau penetapan terkait pencoblosan Kades, oleh Panitia Pilkades.

"Kalau ada masalah, saya tidak tahu. Saya juga tidak bisa berbuat apapun. Saya takut dengan pihak desa dan panitia lainnya," katanya.