Terima APK dari KPU, Begini Kritikan Ketua PKB Sulsel

Gerindra Sulsel pun sudah siap memasang 10 baliho itu di sejumlah titik di 24 kabupaten/kota.

Terima APK dari KPU, Begini Kritikan Ketua PKB Sulsel
abdiwan/tribuntimur.com
Ketua PKB Sulsel Azhar Arsyad 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Idris Manggabarani, sudah menerima Alat Peraga Kampanye (APK) dari KPU.

Gerindra Sulsel pun sudah siap memasang 10 baliho itu di sejumlah titik di 24 kabupaten/kota.

"Sudah ada, siap untuk dipasang," kata mantan calon Wali Kota Makassar itu, Jumat (26/10/2018).

Baca: TRIBUNWIKI : Ini Profil, Data Diri, dan Kiprah Komisaris Utama IMB Group Idris Manggabarani

Baca: Ditemukan Kapal Tertua di Dunia di Dasar Laut Hitam, Kondisinya Utuh Meski Berumur Ribuan Tahun

Baca: Elektabilitas Gerindra 16 Persen, IMB: Caleg Jangan Coba-coba Pentingkan Diri Sendiri

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel, Muhammad Fadly Noor.

"Jumlahnya saya tidak tau baru semalam anak-anak terima dari KPU," ucap Fadly Noor.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

 Follow juga akun instagram official kami: 

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Selatan Azhar Arsyad juga sudah menerima baliho dari KPU.

"Sudah ada. Tetapi tidak benar kalau (baliho) difasilitasi oleh KPU karena yang benar itu KPU Sulsel tukang cetak dan diserahkan ke partai untuk dipasang," ungkap Azhar.

Baca: Ini Ulasan Narasumber dalam Diskusi Merespon Surat Edaran Wagub Sulsel di Pinrang

Baca: SSCN BKN - Ingin Lulus Tes SKD CPNS 2018? Pelajari 3 Jenis Soal Berikut Ini, Semoga Sukses!

Baca: Laudya Cynthia Bella Ungkap Alasan Menjual Rumah Mewahnya, Diminati Menantu Presiden Jokowi

Azhar menambahkan, APK paserta Pemilu 2019 dicetak menggunakan dana APBN, sementara desainnya berasal dari peserta pemilu.

"Kalau sekadar cetak, parpol juga bisa. Ini KPU terlalu banyak dia urusi. Kesannya terlalu prosuderal, akhirnya demokrasi tidak dinikmati dan menggembirakan rakyat," jelasnya.(ziz)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved