Langkah Gertak Perjuangkan Tanah Adat Lapangan Gembira Toraja Utara

Mereka akan bergerak total demi memperjuangkan segala upaya hukum untuk mempertahankan lahan Lapangan Gembira.

Langkah Gertak Perjuangkan Tanah Adat Lapangan Gembira Toraja Utara
RISNA
Ketua Gerakan Toraja Peduli Keadilan (Gertak), Pither Singkali 

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Himpunan para pengacara asal Toraja yang tergabung dalam Gerakan Toraja Peduli Keadilan (Gertak) membantu Pemerintah Daerah Toraja Utara merebut tanah lapangan gembira yang sementara dalam tahap kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Gertak, Pither Singkali mengatakan, mereka akan bergerak total demi memperjuangkan segala upaya hukum untuk mempertahankan lahan Lapangan Gembira, tanah adat orang Toraja.

"Diduga keras terjadi tindak pidana melawan hukum, Gertak tidak ingin sejengkalpun tanah di lapangan gembira yang lebih dikenal sebagai tanah pacuan kuda diambil oleh orang yang tidak jelas asal usulnya dan tidak memiliki alasan kuat," ujar Pither, Minggu (14/10/2018).

Dikatakannya, Gertak saat ini membantu Bupati Toraja Utara yakni Kalatiku Paembonan melayangkan surat perlindungan hukum kepada Presiden RI Joko Widodo dan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku majelis hakim dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Mak kepada Ketua Komisi Yudisial RI.

Surat perlindungan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi mencakup penjelasan bahwa tanah adat pacuan kuda yang digunakan masyarakat berkebun dan mengembala kerbau direlahkan masyarakat adat untuk digunakan untuk kepentingan umum sejak Indonesia merdeka.

Diketahui tanah tersebut kemudian digugat oleh pihak bernama Mohammad Irfan, Hj Fauziah, Hj Tjeke Ali dan Hj Heriyah Ali sebagai ahli waris dari H Ali pada Pengadilan Negeri Makale (PN) melawan Bupati Toraja Utara sebagai tergugat satu, tergugat dua Pimpinan PT Telkom dan tergugat tiga Kepala Badan Pertanahan.

"Pada putusan itu, hakim PN Makale mengeluarkan keputusan dan menyatakan objek sengketa milik penggugat dan menghukum tergugat satu dan dua mengganti kerugian materil dan immaterial sebesar Rp 650 Miliar tambah dwangsom Rp 2 Juta untuk setiap hari," jelas Pither yang juga Caleg DPR RI Sulsel 3 dari Partai Berkarya.

Atas putusan hukum tersebut diduga kuat ada pelanggaran etik dan pelanggaran pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim PN Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar.

"Kita ajukan tujuh alasan kepada Pak Presiden, diantaranya penggugat mengajukan saksi yang hanya mendengar saja dari orang tanpa dilengkapi alat bukti sah serta membuktikan 11 bukti surat foto copy tanpa aslinya dan tidak memenuhi syarat pada pasal 1888 KUHP," tambahnya.

Kemudian, hakim PN Makale mengenyampingkan sebagian besar foto copy namun tetap mempertahankan bukti foto copy pengakuan penjualan oleh La Boeloe Ambo Bade kepada H Ali yang dijadikan sebagai bukti kunci.

Bukti penjualan tersebut ada kejanggalan karena hanya ditandatangani oleh pejabat Belanda tanpa kedua belah pihak dan dicantumkan harga f.2000.00 dengan keterangan mata uang Gulden (f) namun dianggap direkayasa karena dalam kurung tertulis Doea riboe roepiah padahal rupiah berlaku setelah kemerdekaan RI.

"Masih banyak alasan lain yang kita ajukan sama halnya laporan ke Komisi Yudisial RI, teman-teman di Gertak akan berjuang segala upaya hukum mencari keadilan dan berjuang mementingkan masyarakat, jelas ini tidak normal serta merusak citra penegakan hukum di Indonesia," tutup Pither.

Langkah Gertak juga didukung penuh oleh Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) dan berharap masyarakat Toraja bersama-sama mengawal dan memperjuangkan tanah lapangan gembira yang akan diambil alih oleh oknum yang mengaku memiliki hak tanah. (*)

Penulis: Risnawati M
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved