Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kritik PNS Dokter Double Job

Rajab menyimpulkan, manajemen di rumah sakit milik Pemprov Sulsel tidak berjalan baik.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kritik PNS Dokter Double Job
abdiwan/tribuntimur.com
ILUSTRASI -- mahasiswa Fakultas kedokteran Unismuh memberikan pelayanan periksa kesehatan gratis bagi warga saat car free day di anjungan pantai losari Makassar, Minggu (30/9/2018). selain pemeriksaan kesehatan gratis, FK-Unismuh juga membuka penggalangan dana bagi korban gempa di palu dan donggala. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel, M Rajab, mengkritik oknum dokter PNS yang bekerja di rumah sakit milik Pemprov dan rumah sakit swasta atau double job.

"Saya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat dan pasien, beberapa oknum dokter PNS seringkali meninggalkan Rumah Sakit pemerintah untuk memberikan pelayanan di tempat lain. Dokter seperti ini harus disiplinkan agar lebih fokus bekerja di RS milik Pemprop," kata Rajab, Sabtu (13/10/2018).

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) menyalurkan bantuan pangan dan sandang untuk korban gempa dan tsunami di Kota Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (13/10/2018).
Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) menyalurkan bantuan pangan dan sandang untuk korban gempa dan tsunami di Kota Donggala, Sulawesi Tengah, Sabtu (13/10/2018). (HANDOVER)

Padahal dokter PNS tersebut semestinya fokus bekerja di rumah sakit milik Pemprov Sulsel karena pelayanan kesehatan harus maksimal.

"Selama ini, kelihatannya, rumah sakit yang dikelola Pemprov Sulsel kalah bersaing dengan rumah sakit swasta. Sementara, tenaga dokter rumah sakit pemerintah, juga banyak digunakan di rumah sakit swasta. Kan lucu. Ada hal apa, kenapa bisa begitu," kata Rajab.

Baca: Perjuangkan Nasib Honorer K2, IGHI dan Komisi E DPRD Sulsel Bakal Temui Kemenpan

Rajab menyimpulkan, manajemen di rumah sakit milik Pemprov Sulsel tidak berjalan baik.

Termasuk juga, sistem pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang kalah bersaing dengan rumah sakit swasta.

"Jadi menurut saya, pemerintah harus berani melakukan langkah tegas untuk menertibkan dokter PNS yang selama ini ikut bekerja di rumah sakit swasta," kata Juru Bicara DPW Nasdem Sulsel itu.

Rajab memberikan dua catatan kepada pemerintah untuk dilaksanakan terkait hal tersebut.

Pertama, Pemprov Sulsel mesti melakukan inventarisasi dokter PNS yang bekerja di ruma sakit swasta.

"Kedua, minta komitmen mereka untuk fokus dalam memberikan pelayanan di rumah sakit provinsi. Pelayanan itu harus ditingkatkan," kata legislator asal Luwu Raya ini.(*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved