Gempa Palu

4 Perlakuan Khusus OJK Bagi Nasabah Perbankan di Sulteng, Berlaku 3 Tahun

Tujuannya untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena bencana.

4 Perlakuan Khusus OJK Bagi Nasabah Perbankan di Sulteng, Berlaku 3 Tahun
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADLY ALI
Kepala OJK Sulampua, Zulmi 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, untuk debitur atau proyek di lokasi bencana Sulteng.

Ini diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Bali, Selasa (9/10/2018). Tujuannya untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam.

Data sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 13.233 debitur di enam cabang Bank Umum Konvensional yang terdampak bencana alam dengan total baki debet kredit sebesar Rp 1,6 triliun.

Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Zulmi dalam siaran persnya, Rabu (10/10/2018) menuturkan, perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tentang Perlakukan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam dalam keputusan Dewan Komisioner.

"Ada empat pelakukan OJK yang diberikan dan berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan," kata Zulmi.

Pertama, penilaian kualitas kredit. "Penetapan Kualitas Kredit dengan plafon maksimal Rp 5 miliar hanya didasarkan atas ketepatan membayar pokok dan/atau bunga. Sementara itu bagi kredit dengan plafon di atas Rp 5 miliar, penetapan Kualitas Kredit tetap mengacu pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum," katanya.

Baca: OJK Ingatkan Asuransi Aktif Data Pemegang Polis Pasca-Gempa Palu

Baca: Revisi POJK Multifinance Dorong Pembiayaan ke Sektor Produktif

Selain itu, penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.

Kedua, kualitas kredit yang direstrukturisasi. "Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner," katanya.

Selain itu, restrukturisasi kredit tersebut dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

Ketiga pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak. "Bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam. Lalu penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya," tuturnya.

Keempat, pemberlakuan untuk bank syariah. "Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain," katanya.(*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved