Gegara Absensi, Kadis PP dan KB Palopo Berseteru Dengan Pegawainya

Tidak terima dengan tudingan tersebut, Suriani Bakri merasa dirugikan dan melapor ke DPRD Kota Palopo.

Gegara Absensi, Kadis PP dan KB Palopo Berseteru Dengan Pegawainya
hamdan soeharto/tribunpalopo.com
Komisi I DPRD Kota Palopo melakukan rapat dengar pendapat di ruang komisi, Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Senin (8/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Komisi I DPRD Kota Palopo melakukan rapat dengar pendapat di ruang komisi, Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Senin (8/10/2018).

Rapat itu memfasilitasi pegawai UPTD KB Kecamatan Wara Timur, Suriani Bakrie, yang berseteru dengan Kepala Dinas PP dan KB Kota Palopo, Suriani Andi Kaso.

Perseteruan itu bermula saat kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Keluarga Berencana (KB) Palopo membuat laporan jika salah satu pegawai UPTD KB Kecamatan Wara Timur alpa sejak Januari-Maret atau 63 hari masa kerja.

Tidak terima dengan tudingan tersebut, Suriani Bakri merasa dirugikan dan melapor ke DPRD Kota Palopo. Suriani Bakri mengaku diintimidasi dan dizolimi oleh kepala dinasnya.

Baca: Kadis PPPA Sulsel Andi Murlina: Perempuan sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Baca: Dispora Selayar Canangkan Program Pemberdayaan Model 2 Bambu di Bontosikuyu

"Saya bisa buktikan kalau saya tidak pernah alpa. Semua absen saya isi. Jadi saya keberatan kalau alpa sejak  Januari-Maret," katanya.

Sementara itu Suryani Andi Kaso mengatakan pegawai yang bersangkutan memang tidak aktif dalam melakukan penyuluhan dan bekerja melakukan tanggung jawabnya.

SetiapSenin tidak pernah hadir dalam apel pagi untuk melakukan evaluasi kerja. Itu dibuktikan juga dengan tunjangan kerja yang saat ini belum diterima sama sekali.

"Pegawai ini juga hanya sekadar paraf absen yang penting dilihat hadir namun kemudian tidak aktif. Selain itu ada tunjangan kerja yang dia tidak dapatkan itu kerena memang tidak pernah melaporkan kegiatan pertanggungjawaban ke pusat kerena tunjangan itu adalah wewenang pusat," tuturnya.

Hasil rapat mendengar pendapat tersebut, Suriani Andi Kaso akan memaafkan pegawai tersebut dan kembali mengakomodir dengan melakukan beberapa pembinaan.(*)

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help