Proyek Pengadaan Kambing Belum Kelar, Sukri Sappewali Bakal Copot Pejabat?

Tak hanya itu, kandang yang telah dibangun juga belum diisi ternak karena proyeknya belum ditender.

Proyek Pengadaan Kambing Belum Kelar, Sukri Sappewali Bakal Copot Pejabat?
TRIBUN TIMUR/FIKRI ARISANDI
Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM,  UJUNG BULU - Proyek pengadaan kambing, kandang kambing, dan obat-obatan di Dinas Peternakan Bulukumba senilai Rp 2,4 miliar dinilai bermasalah.

Pasalnya, berdasarkan temuan hasil reses DPRD Bulukumba, beberapa waktu lalu, kandang kambing yang telah dibangun tidak berkualitas, padahal anggarannya terbilang banyak.

Hal ini disampaikan legislator Golkar, H Jalaluddin Halim. Tak hanya itu, kandang yang telah dibangun juga belum diisi ternak karena proyeknya belum ditender.

"Dari anggaran Rp 2,4 M, sudah terealisasi sebanyak 60 persen. Tapi sampai saat ini pengadaan kambing dan obat-obatannya ternyata belum ditender," tuturnya.

Baca: Sabar, Perbaikan Jalan di Sabbang Luwu Utara Baru Tender

Baca: Bupati Luwu Timur Serahkan Bantuan Kambing di Ponpes Uswatun Hasanah

Melihat kondisi tersebut, DPRD Bulukumba pesimis proyek ini bakal selesai tepat waktu. Pasalnya, sisa waktu pengerjaan untuk tahun anggaran 2018 tersisa tiga bulan lagi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Dinas Peternakan terkait proyek pengadaan kambing, kandang kambing, dan obat-obatan ternak ini.

Sebelumnya, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, mengaku bakal menggenjot pembangunan di Butta Panrita Lopi, sebutan Bulukumba.

Untuk mengendalikan hal tersebut, AM Sukri telah mengeluarkan pakta integritas yang yang diterbitkan dan ditandatangani saat pelantikan pejabat eselon II beberapa waktu lalu.

Sukri mengaku bakal mencopot pejabat yang tidak melaksanakan proyek pada April 2018. Artinya, pada bulan tersebut seluruh proses tender telah rampung.

"Untuk seluruh proyek harus dilaksanakan pada April dan proyek yang tidak selesai Desember, pegawai harus bersedia untuk dimundurkan," jelasnya.(*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved